Perjuangan empat warga negara Indonesia (WNI), kru kapal MT Honour-25 yang disandera perompak Somalia, akhirnya berbuah manis. Mereka berhasil pulang ke Indonesia setelah kurang lebih lima bulan dalam penyanderaan.
Kapal MT Honour-25 yang berisi 17 anak buah kapal (ABK) itu awalnya disandera perompak di perairan sekitar Hafun, Somalia sejak Selasa (21/4). Empat ABK merupakan WNI, sementara 11 lainnya warga Pakistan, satu Sri Langka, dan satu warga India.
Adapun empat WNI yakni Ashari Samadikun selaku kapten kapal asal Kabupaten Gowa, Adi Faizal selaku 2nd Officer asal Kabupaten Bulukumba, Wahudinanto selaku Chief Officer asal Pemalang, dan Fiki Mutakin asal Bogor.
Awal Mula Penyanderaan
Istri Ashari, Santi mengatakan pembajakan terjadi saat kapal melintas di perairan Somalia pada Selasa (21/4). Dia mengetahui informasi tersebut langsung dari suaminya yang sempat mengirimkan pesan suara (voice note) saat pembajakan terjadi.
"Hari Selasa tanggal 21 (April) saya mendapat voice note dari suami saya bahwa kapalnya diserang sama bajak laut. Setelah itu di jam dan menit yang sama saya coba menghubungi kembali tapi sudah tidak ada respons," ujar Santi kepada wartawan, Senin (27/4).
"Saat itu HP-nya masih dalam keadaan aktif. Tapi selang beberapa jam kemudian HP-nya sudah tidak bisa dihubungi lagi," imbuhnya.
Santi menyebut selama disandera, suaminya masih sempat memberikan kabar melalui panggilan video. Saat itu, dia diperlihatkan kondisi di atas kapal yang dipenuhi bajak laut dengan masing-masing menenteng senjata.
"Terakhir saya sempat video call sama suami saya dan keadaannya di situ sudah dipenuhi sama pembajak di atas kapal, dan mereka semua punya senjata masing-masing," tuturnya.
Perompak Somalia Tolak Negosiasi dengan Pemilik Kapal
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel Jayadi Nas mengaku saat itu pihaknya terus memantau perkembangan kasus tersebut. Informasi terbaru yang diterima menunjukkan proses negosiasi dengan pihak yang menahan awak kapal masih berlangsung hingga Agustus.
"Kita masih menunggu proses negosiasi. Pemerintah melalui KBRI Nairobi terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kita (Pemprov Sulsel) juga koordinasi terus dengan pihak kementerian terkait progresnya," kata Jayadi dalam keterangannya, Rabu (19/8).
Jayadi menjelaskan, KBRI Nairobi telah berkomunikasi dengan Shakeel Ahmed selaku First Secretary Pakistan High Commission di Djibouti pada 15 Juli 2026 guna memperoleh perkembangan penanganan kasus dari sisi Pemerintah Pakistan. Namun dari komunikasi itu disebutkan bahwa Pemerintah Pakistan tidak akan melakukan negosiasi secara langsung dengan pihak pembajak.
"Komunikasi dengan pembajak saat ini dilakukan oleh Ansar Burney Trust atas dasar sukarela, bukan berdasarkan penunjukan Pemerintah Pakistan. Organisasi tersebut memiliki pengalaman dalam memfasilitasi pembebasan kapal yang dibajak dan saat ini berperan sebagai mediator antara pihak pembajak dengan Osman, karena pembajak menolak bernegosiasi langsung dengan Osman. Osman merupakan pihak penyewa kapal," paparnya.
Menurut Jayadi, Pemerintah Pakistan menilai tanggung jawab utama untuk memenuhi tuntutan uang tebusan berada pada Osman sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal. Penanganan kasus juga semakin kompleks karena MT Honour-25 diindikasikan merupakan bagian dari shadow fleet dengan struktur kepemilikan dan pertanggungjawaban perusahaan yang tidak jelas.
"Honour-25 merupakan bagian dari shadow fleet, sehingga penyelesaian kasus menjadi lebih kompleks akibat tidak jelasnya struktur kepemilikan dan pertanggungjawaban perusahaan," ungkap Jayadi.
Simak Video "Video: Komponen Kereta Dilepas Satu per Satu Saat Proses Evakuasi"
(asm/asm)