Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) di regional Sulawesi mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Bima menegaskan, orkestrasi ekosistem ekonomi harus dilakukan dari hulu hingga hilir dengan mengubah potensi ekonomi menjadi produksi hingga membuka akses pasar dan investasi.
Hal itu disampaikan Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi yang dihadiri para pimpinan pemda se-Sulawesi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Jumat (18/9/2026). Rakor ini juga menghadirkan Wakil Kepala BPS Sonny Harry B Harmadi dan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam sebagai pemateri.
"Kunci utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% berada di daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengorkestrasi ekosistem ekonomi lokal mulai dari hulu hingga hilir, yakni mengubah potensi mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang memiliki akses pasar luas," ujar Bima Arya.
Bima Arya juga memberikan apresiasi atas kinerja perekonomian Sulsel yang mencatatkan pertumbuhan PDRB sebesar 6,22% (yoy) pada Semester I-2026. Angka ini menempatkan Sulsel ke dalam jajaran tujuh provinsi dengan laju pertumbuhan di atas 6 persen.
"Capaian ini membuktikan bahwa stabilitas harga dan penguatan sektor unggulan daerah menjadi pondasi penting dalam menopang perekonomian nasional," jelasnya.
Selain itu, tingkat inflasi di Sulsel per Agustus 2026 juga tercatat sangat terjaga di angka 0,14%, jauh di bawah angka inflasi nasional sebesar 0,21%. Meski demikian, Bima mencatat adanya tantangan ketimpangan kapasitas fiskal.
"Walaupun kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Selatan tergolong kuat, sebagian besar kabupaten/kota di wilayah tersebut dinilai masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat," katanya.
Sebagai solusinya, Bima Arya mendorong para kepala daerah untuk mengoptimalkan hilirisasi komoditas unggulan lokal berbasis data. Dia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang berinovasi mengolah komoditas lokal menjadi beras porang.
"Kita tidak boleh lagi bergantung pada penjualan bahan mentah. Contoh inovasi beras porang di Kabupaten Sidrap membuktikan bahwa hilirisasi komoditas unggulan lokal mampu memberikan nilai tambah secara nyata dan menjadi mesin penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah," jelasnya.
Bima melanjutkan, inovasi industri makanan dan minuman telah terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDRB daerah setempat. Selain peningkatan nilai tambah komoditas, pihaknya juga meminta seluruh pimpinan daerah menyusun sistem pemantauan dini serta merancang penganggaran yang adaptif terhadap risiko bencana.
"Selain mendorong kemandirian fiskal kabupaten/kota agar tidak bergantung pada transfer pusat, kepala daerah juga harus menyiapkan strategi penganggaran yang adaptif dan tahan bencana. Mengawal pertumbuhan ekonomi berarti memastikan roda perekonomian tetap berputar meski di tengah disrupsi," tuturnya.
Mantan Wali Kota Bogor dua periode ini juga mengingatkan agar pemerintah daerah tak berpangku tangan di saat pusat melakukan pemotongan transfer ke daerah (TKD). Jika ekosistem ekonomi terbangun, dia yakin ekonomi daerah tersebut akan tumbuh.
"Bukan berarti lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Enggak seperti itu, karena komponennya kan banyak. Ya contoh, dalam kondisi yang sama, dalam konteks penyesuaian TKD yang sama, tapi Kabupaten Sidrap itu melejit," jelasnya.
Bima Arya menyadari tantangan tiap daerah berbeda-beda. Atas hal itu, pemda harus lebih dulu mengidentifikasi tantangan dan hambatan di daerahnya masing-masing sebelum merumuskan upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Nomor satu memahami dulu, memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi, komponennya apa saja, kemudian diidentifikasi. Karena setiap daerah itu pasti ada hal yang bisa didorong sesuai dengan potensi masing-masing," imbuh Arya.
Diketahui, rakor pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi menjadi rangkaian dari ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sulawesi yang akan digelar di Makassar, Jumat (18/9) pukul 19.00 Wita. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi bagi para pemda yang konsisten membawa perubahan positif bagi daerahnya dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Pada ajang apresiasi tersebut terdapat empat kategori penghargaan yang diberikan ke pemda terbaik, yakni Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri; Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan; Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan; serta Implementasi Program 3 Juta Rumah.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS, Sonny Harry B Harmadi mengakui ekonomi nasional tidak bisa tumbuh maksimal tanpa dukungan dari daerah. Daerah dengan karakteristik potensi ekonominya masing-masing harus dimaksimalkan dari sisi pengelolaan.
"Daerah dengan sektor yang dominan misalkan industri pengolahan, pasti strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonominya juga berbeda dengan daerah yang didominasi oleh pertanian," kata Sonny.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam turut meminta pemda melakukan pengawalan ketat terhadap kinerja perekonomian daerah. Meski ekonomi nasional mencatatkan pertumbuhan stabil, laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi tercatat mengalami perlambatan dari 6,95% pada triwulan I-2026 menjadi 5,53% pada triwulan II-2026.
"Kita harus menjaga momentum dan mengawal perlambatan. Pengawalan 2026 dan akselerasi 2027 menjadi fondasi strategis untuk memastikan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen pada 2029 dapat dicapai secara realistis," imbuh Medrilzam.
Simak Video "Video: Pemerintah Siapkan Skema Jika Belanja Pegawai di Daerah Belum 30% "
(sar/asm)