.webp)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melahirkan inovasi yang mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Inovasi itu bisa diwujudkan dengan menghadirkan akses penduduk ke layanan pendidikan.
Komitmen itu diwujudkan Kemendagri melalui ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi. Kegiatan yang dikerjasamakan dengan detikcom ini akan digelar di Makassar pada Jumat, 18 September 2026 pukul 19.00 Wita.
Kemendagri akan memberikan apresiasi kepada pemerintah yang berkinerja positif dalam mendorong pembangunan daerah. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap pemda dalam menciptakan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ajang ini dalam rangka memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan baik," kata Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Bachril Bakri kepada detikcom, Kamis (17/9/2026).
Kendati begitu keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi semata. Tolok ukur kesuksesan juga dinilai dari kemampuan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan publik yang merata, salah satunya terkait akses penduduk ke layanan pendidikan.
Akses penduduk ke layanan pendidikan menjadi salah satu kategori penghargaan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi. Hal ini karena pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kemajuan suatu daerah.
Inovasi pemerintah daerah di sektor pendidikan menjadi kunci penting untuk meruntuhkan hambatan geografis maupun ekonomi tersebut agar setiap anak memperoleh hak belajar yang setara. Komitmen ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pendidikan dalam pembangunan menuju Indonesia Emas.
Memahami krusialnya peran pemerintah daerah dalam memperluas keterjangkauan pendidikan, melalui kategori tersebut Kemendagri menilai kinerja pemerintah daerah dalam sejumlah pelayanan dasar yang langsung berkaitan dengan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat.
Penilaian berfokus pada berbagai indikator krusial, seperti indeks pemerataan guru, Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas, Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Murni (APM), hingga Proporsi Siswa Cakap dan Mahir Kemampuan Literasi Assessment Nasional.
"Jadi kita melibatkan dari kementerian dan lembaga terkait. Indikator penilaian ini terukur dengan data-data yang dibangun atau ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait," tegas Bachril.
Lantas, siapa pemda yang berhasil meraih penghargaan kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan? Saksikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang juga bisa diakses melalui tayangan siaran langsung yang tersedia secara gratis melalui platform live streaming detikcom dan detikSulsel.
Bachril menegaskan, penghargaan ini didesain menjadi ajang berbagi praktik baik agar daerah lain terinspirasi mereplikasi program sukses tersebut. Budaya perbaikan berkelanjutan inilah yang kelak menjadi warisan utama dari kompetisi antar pemerintah daerah.
"Harapan dari ajang ini adalah agar seluruh pemerintah daerah termotivasi untuk bersama-sama memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui pelaksanaan program strategis nasional, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, serta dapat terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan" jelasnya.
