.webp)
"Mencermati beberapa konflik, kami meminta kepada pihak kepolisian mengambil langkah konkret agar bentrokan tidak berulang. Polisi tidak dalam posisi nanti ada bentrok baru kemudian dia hadir, kepolisian harus menjadi mediator," ujar penerima kuasa dari PT Aditarina, Nasrun Mantja (sebelumnya ditulis Nasrul Manca) kepada detiksulsel, Kamis (10/9/2026).
Nasrun menjelaskan insiden bermula saat pihaknya mendatangi lokasi untuk memasang papan bicara terkait status kepemilikan lahan tersebut. Namun, kehadiran mereka justru mendapat penolakan hingga terjadi bentrokan.
"Kami tahu, kami hadir di lokasi untuk memasang papan bicara tapi kami disambut hal hal tidak diinginkan," ungkap Nasrun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Nasrun, pihak kepolisian seharusnya bisa memprediksi potensi konflik di lapangan dan mengambil langkah pencegahan lebih awal. Polisi dinilai perlu memfasilitasi dialog agar kedua belah pihak bisa saling memahami posisi masing-masing.
"Ketika sudah ada konflik, harusnya kepolisian bisa memperhitungkan, harusnya dia melakukan mediasi. Kelompok di dalam seperti apa sih maunya, dan seperti apa kami sebagai penerima kuasa untuk mejjelaskan ke meeka. Karena sesungguhnya mereka tahu tidak punya alas hak, hanya kuitansi kontrak," bebernya.
Ia menegaskan lahan seluas lebih dari 30 hektare tersebut telah dibangun oleh PT Aditarina sejak era 1990-an. Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan keberadaan sejumlah fasilitas umum dan penanda fisik yang sejak lama berdiri di area permukiman tersebut.
"Jadi Aditarina, yang disengketakan ini kan 30 hektare lebih, Aditarina sejak 90-an sudah membangun perumahan di dalam, bahkan pintu gerbangnya tertulis Aditarina, masjid di dalam pun Aditarina," katanya.
"Polisi tentu bisa melihat, kedua belah pihak harus diundang secara resmi, mediasi, sama-sama melihat jangan-jangan seolah olah dilihat ini kita mafia, apalagi disebut mafia tanah, kami jelas alas haknya, di kelurahan dan kecamatan," jelasnya.
Nasrun mengaku sekretariatnya sempat didatangi personel Brimob Polda Sulsel pada malam hari setelah bentrokan terjadi. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polrestabes Makassar dan mendapat respons bahwa polisi akan berkomunikasi dengan tokoh warga setempat.
"Harapan saya kami kepada mereka bahwa ini tidak berkepanjangan, segeranya mereka menjadi mediator karena kami tidak akan mundur karena kami penerima kuasa, takutnya ini berlarut. Responsnya, ya nanti dia juga berkomunikasi dengan kelompok warga. Tokoh-tokohnya," paparnya.
Di sisi lain, Nasrun menyebut sebagian warga yang bermukim di area sengketa mulai berinisiatif mengajukan data ke pihaknya. Warga yang menempati bangunan semipermanen tersebut menyadari status kepemilikan lahan dan bersedia membicarakan solusi penggantian.
"Dan izin saya sampaikan, sudah ada kurang lebih 120 dari 1000an mengajukan data ke kami, tapi rumah semi permanen ya, rumah biasa, dalam rangka untuk membicarakan ganti untung karena mereka sadar dia tidak punya hak untuk menguasai lokasi," jelasnya.
Bentrokan Berulang di Ujung Bori
Bentrokan sebelumnya terjadi di kawasan Perumahan Aditarina atau eks kompleks Kodam, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala. Kericuhan pecah saat PT Aditarina Arispratama selaku pengembang alias developer dan warga sama-sama mengklaim memiliki hak atas tanah pada objek sengketa.
Kericuhan pertama kali terjadi saat petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) datang melakukan konstatering di lokasi pada Selasa (21/7/2026) sekitar pukul 09.30 Wita. Kedatangan petugas BPN yang dikawal polisi lantas mendapat penolakan dari warga yang berujung penyerangan menggunakan batu, petasan dan busur panah.
"Kami ada permohonan dari BPN untuk melakukan konstatering, yaitu pemetaan kondisi tanah wilayah itu ya pengukuran lah dengan menggunakan satelit itu dilakukan di wilayah PT Aditarina," ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana kepada wartawan, Selasa (21/7) lalu.
Aparat kepolisian melepaskan tembakan gas air mata hingga dibalas massa dengan melemparkan batu ke arah petugas. Petugas pun berhasil masuk ke objek sengketa menggunakan mobil taktis polisi untuk melakukan pengukuran.
Kericuhan turut mengakibatkan Jalan Ujung Bori dan Jalan Borong Raya Makassar diblokade massa. Warga mengira kedatangan petugas BPN bersama aparat kepolisian untuk melakukan eksekusi lahan pada objek sengketa di kawasan Perumahan Aditarina.
"Ada masyarakat yang memang belum memahami tentang konstatering. Mereka berpikir bahwa ini adalah eksekusi tapi ini bukan ya, ini bukan eksekusi, ini hanya pengukuran saja ya," jelas Arya.
Sebulan lebih berselang, kericuhan kembali terjadi di Jalan Ujung Bori Makassar pada Rabu (9/9) sekitar pukul 11.00 Wita. Tawuran pecah saat organisasi kemasyarakatan (ormas) datang memasang papan bicara alias plang yang mengklaim kepemilikan lahan di objek sengketa kawasan Perumahan Aditarina.
"Tadi ada ormas yang mau masuk ke dalam, mungkin membantu pemasangan papan bicara. Namun situasi tidak memungkinkan sehingga ada penolakan dari warga," ungkap Arya Perdana kepada wartawan, Rabu (9/9).
Tawuran antara dua kubu menggunakan batu, petasan, busur panah dan bom molotov. Perang kelompok tersebut membuat Jalan Ujung Bori Makassar diblokade hingga motor dilaporkan terbakar di tengah jalan.
"Jadi memang sempat ada pelemparan panah busur, batu dan sebagainya, bahkan ada kendaraan yang terbakar tadi," tuturnya.
Polisi yang turun membubarkan tawuran kembali mendapat perlawanan dari massa yang melempari batu ke arah petugas. Situasi memanas saat polisi melepaskan tembakan gas air mata ke arah massa.
