.webp)
Empat WNI di kapal MT Honour 25 sudah tiga bulan disandera perompak di Somalia. Keluarga kini cemas lantaran korban sudah hilang kabar sejak sebulan terakhir.
Hal tersebut diungkapkan ayah Ashari Samadikun, kapten kapal MT Honour 25 asal Sulawesi Selatan (Sulsel), Syamsuddin Dg Ngawing. Menurutnya, dalam sebulan terakhir keluarga tidak lagi bisa berkomunikasi dengan keluarga.
"Belakangan ini sudah hampir satu bulan kami benar-benar tidak menerima kabar apa pun, sehingga kami tidak mengetahui bagaimana kondisi mereka maupun sejauh mana perkembangan penanganan kasus ini," ujar Syamsuddin dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini, pihak keluarga hanya mendapat kabar jika para korban kini sudah tidak berada di atas kapal usai tidak adanya akses komunikasi. Atas kecemasan itu, pihaknya berharap agar pemerintah memberikan informasi pasti terkait nasib anaknya dan awak kapal lainnya.
"Sebagai orang tua, tentu saya sangat khawatir dan gelisah dengan keadaan ini. Karena itu, saya memohon bantuan Bapak agar kiranya dapat membantu memantau dan memberikan informasi yang pasti mengenai keberadaan serta kondisi anak saya dan seluruh awak kapal," jelasnya.
"Kami hanya berharap ada kepastian agar keluarga tidak terus menerus hidup dalam kecemasan," sambung Syamsuddin.
Anggota DPR Dorong Operasi Militer
Terkait kondisi itu, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Mabes TNI menyusun rencana operasi pembebasan. Meski demikian, dia mengakui operasi tersebut akan menjadi pilihan terakhir jika jalur negosiasi terputus.
"Kita pernah melakukan operasi militer di Thailand, dan tentu ini bisa menjadi alternatif, walaupun itu menjadi alternatif terakhir," ujar pria yang akrab disapa Deng Ical ini kepada wartawan, Selasa (28/7).
Deng Ical juga meminta TNI memaksimalkan inteligennya yang ada di luar negeri. Hasilnya bisa digunakan untuk menyusun langkah strategis untuk membebaskan para sandera.
"Kita meminta TNI juga mengaktivasi struktur pertahanan kita yang ada di luar negeri, termasuk atase pertahanan atau BIN luar negeri, untuk memberikan masukan dalam mengambil langkah-langkah terukur yang memungkinkan kita bisa segera memulangkan atau menyelamatkan warga negara kita di Somalia," jelasnya.
Komunikasi dengan Perompak Terbatas
Deng Ical mengungkapkan kendala yang dihadapi selama ini adalah komunikasi dengan pihak perompak. Sehingga negosiasi terkendala untuk pembebasan sandera, apalagi lokasi penyanderaan disebut berpindah-pindah.
"Dari laporan yang kami terima dari atase pertahanan di Eropa yang diberikan tugas ke sana adalah, tidak jelas kontak person, lembaga, atau siapa yang bertanggung jawab untuk diajak bernegosiasi. Jadi, para pihaknya tidak jelas," katanya.
"Kemudian, tempat penyanderaannya memang berpindah-pindah, karena wajar juga, kalau disekap di satu tempat, mereka pasti tidak mau ditangkap. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana supaya solusi ini menjadi terukur," sambungnya.
Dia juga menyebut nominal tebusan dari perompak untuk pembebasan sandera tidak jelas. Awalnya, perompak sempat minta 2 juta dolar, hingga belakangan nilainya naik hingga 10 juta dolar.
"Termasuk tuntutan uang tebusan yang tidak jelas. Dari awal disebut 2 juta dolar, lalu naik menjadi 5 juta dolar, dan kabar terakhir bisa mencapai 10 juta dolar," katanya.
Deng Ical juga mendesak agar TNI, Kemenlu hingga Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) membentuk satuan tugas (Satgas) agar informasi soal penyanderaan ini tidak simpang siur.
"Nah, ini kan tidak jelas uangnya itu berapa? Seperti yang saya bilang tadi, mulai dari 2 juta, 3 juta, 5 juta, lalu menjadi 10 juta, dan itu tidak terverifikasi kebenarannya, apakah memang senilai itu. Inilah sebabnya kita ingin pemerintah hadir, paling tidak dengan membentuk task force sehingga informasinya jelas, berapa sebenarnya tebusan yang diminta. Namun, yang paling penting adalah memastikan keselamatan keempat WNI kita," ujarnya.
