Tanggal 5 Juli Memperingati Apa? Ini Daftar Hari Pentingnya

Tanggal 5 Juli Memperingati Apa? Ini Daftar Hari Pentingnya

Iswandy Rusli - detikSulsel
Minggu, 05 Jul 2026 06:30 WIB
Kalender Juli 2026
Foto: detikSulsel
Makassar -

Banyak yang penasaran, tanggal 5 Juli 2026 memperingati hari apa? Mengetahui peringatan di tanggal-tanggal tertentu seperti hari ini, 5 Juli, bukan sekadar menambah wawasan tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Nah, bagi detikers yang penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang apa saja hari peringatan di tanggal 5 Juli 2026, berikut ini detikSulsel sajikan informasi lengkapnya yang dilansir dari berbagai sumber.

Hari Bank Indonesia

Di Indonesia tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Hari peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang lahirnya Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral Republik Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Melansir detikNews Meski kemudian BI baru resmi berdiri sebagai bank sentral pada 1 Juli 1953. Namun, tanggal 5 Juli tetap diperingati sebagai Hari Bank Indonesia karena menandai awal mula sistem perbankan nasional yang berdaulat. Sementara secara terpisah, 1 Juli juga diperingati sebagai HUT BI.

Berdirinya Bank Indonesia sebagai bank sentral secara resmi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Sejak saat itu, Bank Indonesia menjalankan mandat sebagai otoritas moneter dan pengatur sistem keuangan nasional.

ADVERTISEMENT

Peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Selain Hari Bank Indonesia, pada tanggal ini juga terdapat Peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di Indonesia. Melansir laman Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dekrit ini dikeluarkan oleh Presiden Sukarno untuk mengatasi krisis konstitusional yang terjadi di Indonesia pada waktu itu.

Pada prinsipnya, keputusan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni: 1) Konstituante bersama-sama pemerintah gagal menyusun dan menetapkan suatu UUD yang baru sebagaimana dimandatkan Pasal 134 UUDS 1950; 2) situasi politik tidak stabil akibat banyaknya partai politik dan tarik-menarik ideologi yang menghambat jalannya pemerintahan; serta 3) munculnya desakan dari berbagai pihak, termasuk TNI dan masyarakat, agar Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945.

Pasal 134 UUDS 1950 mengamanatkan bahwa Konstituante bersama pemerintah harus segera menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UUDS 1950 yang bersifat sementara. Oleh karena itu, Konstituante dibentuk sebagai lembaga yang bertugas menyusun konstitusi permanen bagi Indonesia.

Namun, Konstituante yang terbentuk setelah pemungutan suara kedua Pemilu 1955 pada 15 Desember 1955 tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai rancangan UUD baru. Kebuntuan tersebut membuat krisis politik dan ketatanegaraan semakin berlarut.

Sebagai jalan keluar, Presiden Sukarno menerbitkan **Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945** atau yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi pokok dekrit tersebut meliputi pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Penerbitan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di antaranya mengakhiri sistem pemerintahan parlementer dan mengawali sistem quasi-presidensial berdasarkan UUD 1945, menjadi awal lahirnya era Demokrasi Terpimpin, serta memperkuat kekuasaan Presiden secara signifikan.

Hari Kemerdekaan Venezuela

Hari Kemerdekaan Venezuela diperingati setiap tanggal 5 Juli untuk mengenang deklarasi kemerdekaan negara tersebut dari kekuasaan Spanyol pada tahun 1811.

Melansir National Today, peringatan ini merujuk pada peristiwa 5 Juli 1811 ketika para delegasi dalam Kongres Konstituante Nasional Pertama sepakat memproklamasikan kemerdekaan Venezuela. Keputusan itu diambil setelah pembahasan yang berlangsung selama dua hari sejak 3 Juli 1811 dan kemudian disahkan oleh Presiden Kongres, Juan Antonio RodrΓ­guez.

Pada hari yang sama, CristΓ³bal Mendoza dan Juan GermΓ‘n Roscio menyerahkan naskah deklarasi kemerdekaan kepada Kongres. Dokumen tersebut ditandatangani oleh wakil dari tujuh dari sepuluh provinsi di bawah Kapten Jenderal Venezuela, yakni Caracas, CumanΓ‘, Barinas, Margarita, Barcelona, MΓ©rida, dan Trujillo.

Dalam deklarasi tersebut, para delegasi menyampaikan tiga alasan utama untuk merdeka. Pertama, mereka menilai tidak tepat jika sebuah negara kecil di Eropa menguasai wilayah Amerika yang sangat luas. Kedua, mereka menganggap wilayah Amerika Spanyol berhak memerintah dirinya sendiri setelah Raja Charles IV dan Ferdinand VII turun takhta. Ketiga, ketidakstabilan politik di Spanyol mendorong rakyat Venezuela membentuk pemerintahan sendiri.

Deklarasi itu juga menetapkan berdirinya negara baru bernama Konfederasi Amerika Venezuela, sebuah republik yang terdiri atas tujuh provinsi tersebut. Dokumen ini disahkan oleh Kongres pada 7 Juli 1811, memperoleh kekuatan hukum melalui dekret pada 8 Juli, dan pertama kali dibacakan kepada masyarakat di Caracas pada 14 Juli 1811.

Hari Konstitusi Armenia

Hari Konstitusi Armenia juga diperingati setiap tanggal 5 Juli. Melansir National Today, peringatan ini untuk mengenang pengesahan konstitusi negara tersebut pada tahun 1995 setelah lepas dari Uni Soviet.

Peristiwa tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan Armenia membangun negara yang merdeka dan menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Pada tahun 1990, Armenia menyatakan kemerdekaannya dari Uni Soviet. Setelah itu, pemerintah mulai menyusun rancangan konstitusi yang beberapa kali direvisi hingga 1993.

Namun, proses pengesahannya tertunda karena mendapat penolakan dari pihak oposisi serta adanya perang di kawasan Nagorno-Karabakh yang dipicu sengketa perbatasan dengan Azerbaijan.

Konstitusi Armenia akhirnya disahkan melalui referendum nasional pada 5 Juli 1995. Dalam konstitusi tersebut, Yerevan ditetapkan sebagai ibu kota negara.

Konstitusi juga menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang menjalankannya secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilu. Selain itu, setiap perubahan terhadap status konstitusi atau batas wilayah negara harus diputuskan melalui referendum.

Berdasarkan perubahan konstitusi yang berlaku sejak November 2005, Presiden Republik menunjuk Perdana Menteri berdasarkan komposisi kursi di Majelis Nasional serta hasil konsultasi dengan fraksi-fraksi parlemen.

Selain itu, presiden juga berwenang mengangkat atau memberhentikan anggota pemerintahan atas rekomendasi Perdana Menteri. Dengan sistem tersebut, Armenia dikenal sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensial.

Hari Kemerdekaan Aljazair

Hari Kemerdekaan Aljazair juga diperingati setiap tanggal 5 Juli. Melansir laman National Today, hari ini untuk mengenang keberhasilan negara tersebut meraih kemerdekaan dari penjajahan Prancis pada tahun 1962.

Hari bersejarah ini menjadi simbol perjuangan panjang rakyat Aljazair setelah melalui perang kemerdekaan yang berlangsung selama delapan tahun.

Perang kemerdekaan dimulai pada tahun 1954 dan berakhir pada 1962. Konflik ini dipicu oleh ketegangan sosial dan rasial yang telah berlangsung lama selama masa kolonial. Penduduk keturunan Eropa memperoleh berbagai hak istimewa, sementara mayoritas penduduk Arab-Berber mengalami diskriminasi dan diperlakukan sebagai warga kelas dua.

Pada 1 November 1954, Front de LibΓ©ration Nationale (FLN) melancarkan serangkaian serangan di berbagai wilayah Aljazair yang menandai dimulainya perang kemerdekaan. Meskipun Prancis memenangkan sejumlah pertempuran, kekerasan yang terjadi selama perang memicu kritik luas dan mengurangi dukungan terhadap pemerintahan kolonial, baik di Prancis maupun dari masyarakat internasional.

Akhirnya, Prancis dan FLN menandatangani perjanjian gencatan senjata di Γ‰vian, Prancis, pada 18 Maret 1962. Kemerdekaan Aljazair kemudian diakui secara resmi oleh Charles de Gaulle pada 3 Juli 1962, disusul pengakuan dari Amerika Serikat dan Britania Raya. Dua hari kemudian, tepat pada 5 Juli 1962, Hari Kemerdekaan Aljazair ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Perang kemerdekaan Aljazair menelan korban yang sangat besar. Diperkirakan antara 350.000 hingga satu juta warga Aljazair tewas selama konflik. Selain itu, lebih dari dua juta warga Muslim menjadi pengungsi atau dipindahkan secara paksa ke kamp-kamp yang dikelola pemerintah, sementara sedikitnya 70.000 warga sipil Muslim dilaporkan tewas atau hilang dan diduga dibunuh oleh FLN. Kini, setiap tanggal 5 Juli, bendera Aljazair dikibarkan di seluruh penjuru negeri sebagai simbol kebebasan, pengorbanan, dan persatuan bangsa.




(alk/alk)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads