Gubernur Malut Jadikan Sensus Ekonomi 2026 Acuan Kebijakan Pembangunan

Maluku Utara

Gubernur Malut Jadikan Sensus Ekonomi 2026 Acuan Kebijakan Pembangunan

Nurkholis Lamaau - detikSulsel
Jumat, 19 Jun 2026 09:44 WIB
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda saat menghadiri pencanganan Sensus Ekonomi 2026.
Foto: Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda saat menghadiri pencanganan Sensus Ekonomi 2026. (Nurkholis Lamaau/detikcom)
Ternate -

Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Sherly menegaskan Sensus Ekonomi menjadi acuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

"Bagi kami, data ekonomi sangat penting untuk membantu kami menentukan kebijakan," tegas Sherly saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ballroom Hotel Bela Ternate, Kamis (17/6/2026) malam.

Hal itu selaras dengan tema Sensus Ekonomi yang diusung, yakni 'Statistik Ekonomi Akurat, Pembangunan Tepat'. Merujuk dari tema tersebut, kata Sherly, maka data yang tepat bisa membuat pemerintah merencanakan kebijakan yang tepat pula.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pesan saya kepada pengusaha untuk bisa membantu sosialisasi ke para anggotanya, agar terbuka kepada petugas yang melakukan sensus. Karena tujuan dari sensus ini untuk memetakan kondisi ekonomi dan Indonesia yang sebenarnya," paparnya.

Dia menegaskan, Sensus Ekonomi bukan untuk mencari-cari kesalahan atau menyusahkan masyarakat. Sherly mengajak warga memberikan data dan informasi yang akurat kepada petugas sensus nantinya.

ADVERTISEMENT

"Berikan jawaban yang tepat. Karena data tepat hanya bisa dihasilkan dari jawaban yang tepat, dan solusi yang tepat hanya bisa dihasilkan dari data yang akurat," ujar Sherly.

Sherly turut berpesan kepada para petugas sensus agar bekerja dengan teliti, ramah, sabar dan profesional. Dia mengingatkan petugas sensus agar menyesuaikan diri dengan karakteristik masyarakat di Malut.

"Karena tidak semua orang di desa itu bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi pertanyaannya pun harus disesuaikan dengan bahasa lokal. Karena banyak jargon-jargon ekonomi itu tidak dipahami oleh mereka yang ada di desa," jelasnya.

"Pastikan juga usaha mikro, usaha rumahan, usaha informal, warung, usaha digital, tidak terlewatkan. Jangan hanya sekadar banyaknya formulir yang selesai diisi, tapi kualitas dari data itu sangat penting," tambah Sherly.

Sherly kembali menegaskan bahwa Sensus Ekonomi bisa memberikan gambaran untuk menentukan arah kebijakan yang tepat. Hasil dari kebijakan itu diharapkan membawa Maluku Utara semakin baik.

"Karena pada akhirnya, ini bukan tentang angka saja, tapi data yang kita hasilkan hari ini akan menentukan kebijakan yang akan menentukan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dan Indonesia pada masa depan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti berharap masyarakat bisa menerima petugas sensus dengan baik. Dia berharap agar warga memberikan informasi yang tepat.

"Kunci keakuratan data itu berawal dari masyarakat ketika memberikan data yang benar. Kedua adalah petugas sensus juga melakukannya dengan benar," terang Amalia.

Dia menegaskan, Sensus Ekonomi adalah milik masyarakat, bukan milik pemerintah. Amalia memastikan BPS akan menjaga kerahasiaan data warga dengan baik.

"Kami juga punya proses pengecekan anomali data, jadi begitu nanti data masuk ke sistem kami, akan ada tim yang mengecek setiap hari untuk melihat apakah data yang masuk itu ada anomali atau tidak," pungkasnya.




(sar/asm)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads