.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) menggelontorkan Rp 835 miliar per bulan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Anggaran ini dikucurkan untuk 836 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Sulsel.
"Sulawesi Selatan itu sudah ada 836 SPPG yang operasional, itu artinya Rp 836 miliar setiap bulan uang dari Badan Gizi berputar di Sulsel," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat menjadi pembicara dalam U25 Leader Forum di Universitas Hasanuddin, Selasa (28/4/2026).
Dadan menyebut, 70 persen anggaran yang disalurkan BGN ke daerah digunakan untuk menyerap pangan lokal guna memenuhi kebutuhan MBG. Sementara 30 persen sisanya digunakan untuk membiayai operasional, termasuk menggaji pekerja SPPG yang mayoritas berasal dari kelompok ekonomi lemah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kurang lebih sekitar Rp 600 miliar itu untuk beli produk pertanian, perikanan, peternakan," tuturnya.
"Bayangkan 836 SPPG kalikan 5 ton beras saja per bulan itu sekian ton beras dibutuhkan, berapa pisang, jeruk dan telur dibutuhkan," lanjutnya.
Ia menegaskan, selain memenuhi kebutuhan gizi anak, anggaran tersebut juga menjadi instrumen pemerintah dalam menekan angka kemiskinan melalui penyerapan hasil pangan dan tenaga kerja lokal.
"Jadi ini pola ekonomi baru yang dikembangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dimana biasanya uang itu dari daerah ke pusat, tapi sekarang dengan program makan bergizi, uang itu dari pusat ke daerah," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pelaksanaan MBG mulai memicu pergerakan berbagai lintas sektor, khususnya pada rantai pasok pangan lokal. Menurutnya, kebutuhan SPPG mendorong peningkatan permintaan komoditas yang sebelumnya belum terserap optimal, sehingga aktivitas di tingkat petani hingga pasar menjadi lebih dinamis.
"Yang tadinya banyak tidak bisa tersuplai sayur, kemudian bagaimana sekarang lagi dicari. Bahkan ada SPPG yang saling telepon, jadi janjian mereka di pasar," bebernya.
Andi Sudirman menilai lonjakan permintaan tersebut tidak hanya menggerakkan distribusi pangan, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha pangan lokal di Sulsel. Kondisi ini, disebut turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah.
"Sulawesi Selatan ini terjadi penurunan kemiskinan sekitar 0,24% dan pengaruhnya paling besar karena hadirnya MBG ini," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala BGN Dadan Hindaya mengungkap sebanyak 1.720 SPPG di Indonesia disetop sementara. Meski begitu, ribuan dapur MBG tersebut tetap menerima insentif Rp 6 juta per hari meski operasionalnya dihentikan.
"Untuk yang sementara tetap diberi (insentif Rp 6 juta per hari)," kata Dadan kepada wartawan usai meresmikan pembangunan SPPG Unhas di Makassar, Selasa (28/4).
(ata/ata)
