.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan lantaran anggaran layanan Zoom meeting untuk rapat daring mencapai Rp 5,7 miliar selama 9 bulan. Pengadaan layanan video conference tersebut untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Dilansir dari detikHealth, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan program MBG melibatkan banyak pihak dari pusat hingga daerah. Dia mengklaim dibutuhkan sistem koordinasi yang masif dan terintegrasi.
"Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program," ujar Dadan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, layanan video conference yang digunakan bukan sekadar aplikasi rapat biasa, melainkan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN. Sistem tersebut memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Dia mengungkapkan layanan ini digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (eselon II), pejabat administrator (eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Fasilitas tersebut juga digunakan untuk berbagai kebutuhan program, seperti rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis, evaluasi program, hingga edukasi publik.
Dengan kapasitas besar tersebut, BGN disebut dapat menjangkau puluhan ribu peserta secara bersamaan, termasuk pelaksana di wilayah yang membutuhkan arahan langsung dari pusat.
"Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program," tutupnya.
Diketahui, viral di media sosial narasi soal anggaran layanan Zoom meeting di BGN yang disebut mencapai Rp 5,7 miliar untuk 9 bulan. Dalam unggahan itu, anggaran disebut setara sekitar Rp 633 juta per bulan.
Sejumlah warganet menyoroti besarnya anggaran tersebut di tengah isu efisiensi belanja pemerintah.
"Dimana-mana efisiensi, kenapa ini pemborosan?" tulis salah satu netizen.
