.webp)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemberlakuan status tanggap darurat bencana usai gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,6 di Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut). Kebijakan itu ditujukan kepada pemerintah daerah (pemda) di kabupaten dan kota yang terdampak gempa.
"Mohon seluruh kabupaten kota yang terdampak ini bisa menetapkan status kedaruratan," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat rapat koordinasi daring (rakor) daring penanganan gempa, Kamis (2/4/2026) sore tadi.
Suharyanto mengatakan, Pemprov Sulut maupun Malut juga bisa menetapkan status tanggap darurat jika ada 2 kabupaten dan kota yang menetapkan status kedaruratan. Kebijakan ini diperlukan untuk percepatan penanganan bencana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Status tanggap darurat tidak ada kaitannya dengan kemampuan seorang pemimpin daerah dalam menangani bencana. Kita sepakat kita tahu bahwa bencana itu sesuatu yang kejadian luar biasa, siapapun pejabat, sehebat apapun pemimpin, tentu saja tidak akan mengatasi secara sendirian," paparnya.
Penetapan status tanggap darurat bencana memungkinkan bagi pemerintah untuk membantu pemda secara maksimal. Hal ini karena setiap bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat harus akuntabel dari segi administrasi keuangan.
"Syaratnya (penyaluran bantuan) adalah dengan menetapkan status kedaruratan. Kemudian para kalaksa BPBD, TNI-Polri, kementerian/lembaga yang ada di daerah kami mohon segera berkolaborasi bahu membahu bekerjasama mengaktivasi posko tanggap darurat di masing-masing kabupaten/kota terdampak," jelasnya.
Di posko tanggap darurat itu untuk mengakomodir kebutuhan dasar masyarakat terdampak mulai dari makanan, pakaian, hingga air bersih. Suharyanto juga meminta agar dilakukan asesmen secara maksimal terkait dampak kerusakan akibat gempa.
"Mohon ini juga segera dibentuk tim untuk asesmen, verfikasi, sehingga data-data yang hari ini baru terkumpul sebagian, semakin hari semakin waktunya berjalan ini semakin lengkap dan sempurna," imbuh Suharyanto.
"Meskipun dilaporkan baru 1 yang dilaporkan meninggal dunia, tapi sekali lagi, mungkin ada korban lain yang perlu dicari, perlu ditemukan, perlu ditolong ini segera juga dibentuk tim pencarian dan pertolongan," jelas Suharyanto.
Dampak Gempa Sulut dan Malut
Berdasarkan data sementara BNPB yang ditampilkan saat rapat daring sore tadi, tiga kabupaten dan kota di Sulawesi Utara terdampak gempa, yakni Manado, Bitung dan Minahasa. Sementara di Maluku Utara, gempa berdampak di Kota Ternate (Kecamatan Pula Batang Dua dan Ternate Selatan).
Gempa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia di Manado, dan 1 lainnya luka ringan di Minahasa. Gempa juga merusak sejumlah rumah hingga kantor pemerintahan baik di Sulut dan Malut.
Di Manado, 5 kantor pemerintahan dilaporkan rusak termasuk 1 hotel dan 1 fasilitas umum berupa gedung KONI. Sementara di Minahasa, 2 rumah rusak berat, 10 rumah rusak ringan, termasuk 1 kantor pemerintah dan 1 fasilitas umum.
Sementara dampak gempa di Kota Bitung masih dalam pendataan. Di Maluku Utara tepatnya Kota Ternate, 1 gereja dan 2 unit rumah dilaporkan rusak.
"Setiap hari kami mohon didata apakah betul kerusakannya sebagaimana yang tertera hari ini. Hari ini hitungannya relatif semuanya hitungannya masih relatif kecil dihadapkan dengan kekuatan gempa di atas skala richter," jelas Suharyanto.
