Anggota DPRD Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), Ikbal Chaerudin diduga terlibat pembagian fee proyek swakelola usai tangkapan layar atau screenshot status WhatsApp (WA) miliknya beredar di media sosial. Polemik tersebut memicu gelombang protes hingga Ikbal didesak diberhentikan dari anggota DPRD.
Dari tangkapan layar percakapan yang beredar, Ikbal menyebut sejumlah nama yang diduga terlibat mengurus sebuah proyek swakelola. Ikbal lalu membeberkan pengaturan pembagian fee proyek mulai 10% hingga 20%.
Menanggapi hal tersebut, Ikbal membenarkan percakapan soal fee proyek yang beredar di media sosial adalah miliknya. Dia berdalih narasi dalam percakapannya yang melibatkan nama Pablo dan Herman alias Emmang hanya candaan.
"Itu cuma candaan kepada yang ingin saya kirimkan. Itu story untuk takut-takuti bahwa jangan selalu minta uang nanti pekerjaanmu tidak selesai baru uangmu sudah habis, saya takut-takuti seperti itu," kata Ikbal kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).
Ikbal mengaku hanya ingin mengirim pesan pribadi kepada Pablo yang mengerjakan proyek swakelola. Dia awalnya sempat berdiskusi dengan temannya, Herman alias Emmang terkait proyek itu.
"Ada di rumah kumpul, terus dia (Emmang) suruh saya menyampaikan Pablo seperti itu. Tidak ada landasan untuk mem-publish seperti itu, tidak sengaja terunggah menjadi status (WA)," paparnya.
Legislator NasDem itu lantas menepis ada upaya pengaturan fee proyek di balik percakapannya yang terunggah menjadi status WA. Iqbal juga membantah disebut menyeret nama aparat penegak hukum (APH).
"Saya tidak tahu menahu terkait masalah itu, tidak tahu menahu terkait pembagian fee yang 10% dan 20%. Terkait masalah APH, kejaksaan dan kepolisian sama sekali saya tidak tahu itu," tegas Ikbal.
Dia pun pasrah jika polemik dugaan pembagian fee proyek itu berbuntut panjang pada pemeriksaan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Pangkep. Iqbal siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.
"Karena saya baru pulang, mungkin sekitar 1-2 hari akan ada panggilan dari BK," beber Ikbal.
BK DPRD Pangkep Segera Panggil Ikbal
Ketua BK DPRD Pangkep, Mustari Daeng Mase menegaskan perbuatan Ikbal diduga melanggar etik sebagai anggota dewan. Dia tidak membenarkan narasi dalam percakapan Ikbal meski dengan dalih bercanda.
"Tidak bisa bercanda kayak begitu. Apalagi soal proyek, lalu menjaga bahasa. Kita ini anggota dewan," tegas Mustari kepada wartawan, Kamis (27/11).
Mustari mengaku pihaknya sudah membuat surat pemanggilan klarifikasi kepada Ikbal pada Kamis (27/11). Namun Ikbal disebut memberikan klarifikasi di Partai NasDem lebih dulu.
"Surat sudah jadi tapi ada info kalau hari ini (27/11) dia dipanggil partainya untuk memberikan klarifikasi. Kami akan jadwal ulang," tegasnya.
Mustari mengaku tidak mengetahui keberadaan Ikbal. Sejak status WA dugaan pembagian fee proyek itu viral, Ikbal disebut tidak pernah masuk kantor.
"Tidak pernah masuk kantor dan nomor juga tidak aktif," tambah Mustari.
Simak Video "Video: Kantor Kelurahan di Pangkep Diteror Kotoran Sapi Oleh OTK "
(sar/sar)