Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait operasional Bandara Khusus PT IMIP atau IMIP Private Airport, berjalan tanpa pengawasan negara. Connie menilai kondisi ini sebagai kelalaian terhadap kedaulatan negara sehingga meminta Prabowo menindaklanjutinya.
Dalam surat terbuka yang diunggah dalam akun Instagram-nya, Connie mengakui posisi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), sebagai kawasan investasi yang berperan penting terhadap ekonomi nasional. Namun ia menyoroti Morowali kini berkembang jauh lebih cepat dari sistem pengawasan negara.
"Investasi yang masif baik asing maupun domestik tidak diimbangi mekanisme kontrol yang tegas dan terpadu," kata Connie.
Connie menegaskan mekanisme kontrol yang tegas dan terpadu tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, dan Perpres 82 Tahun 2022 Tentang Hilirisasi. Selain itu, kata dia, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengamanan Objek Vital oleh Polri, turut mengamanatkan hal serupa.
"Keterlambatan negara dalam memperkuat koordinasi ini melahirkan celah strategis, mulai dari pengawasan data geospasial, keberadaan tenaga kerja asing, potensi kebocoran informasi, hingga lemahnya integrasi keamanan kawasan," katanya.
"Ketika data geospasial, perizinan, tata ruang, dan infrrastruktur digital tidak berada sepenuhnya dalam kendali negara, maka kita sedang membuka pintu risiko yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan ekonomi, yaitu kehilangan kendali atas jantung strategis negara," imbuhnya.
Lebih lanjut Connie menyoroti koordinasi antarlembaga seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), ESDM, Marves, Kemenperin, TNI, Polri hingga Pemda kerap berjalan parsial dan tidak sistemik. Situasi ini, dapat menciptakan ruang abu-abu.
"Negara tidak boleh kalah cepat dari arus investasi, apalagi sampai tertinggal dalam pengamanan informasi dan aset vital," cetusnya.
Untuk itu, Connie mendorong Prabowo agar menginstruksikan audit menyeluruh atas tata kelola data, keamanan, dan investasi di Morowali. Dia juga meminta penguatan peran BIG sebagai otoritas tunggal data geospasial tanpa pengecualian, dan membangun Komando Pengawasan Terpadu Obvitnas yang melibatkan TNI, Polri, BIG, dan lembaga teknis.
Selain itu, dia juga meminta Prabowo merevisi mekanisme perizinan yang selama ini terlalu sektoral dan mudah diintervensi. Terakhir, Connie meminta penegasan kembali Morowali sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan sekadar kawasan investasi.
"Surat ini saya sampaikan bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk mengingatkan bahwa: Kelalaian terhadap objek vital adalah kelalaian terhadap kedaualatan," ujar Connie.
"Dan kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan," tegasnya.
Ultimatum Menham soal Bandara PT IMIP
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya mengeluarkan ultimatum soal keberadaan Bandara Khusus PT IMIP. Dia menegaskan pemerintah tak akan membiarkan kawasan industri itu beroperasi seolah menjadi negara dalam negara.
Hal itu diungkapkan Menhan Sjafrie usai menghadiri Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI di kawasan Bandara PT IMIP, Morowali, 19-20 November 2025 alias pekan lalu. Dia menekankan negara akan melakukan perbaikan terhadap seluruh aspek pengelolaan bandara.
"Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik," kata Sjafrie seperti dikutip dari Instagram Kemenhan RI, Kamis (20/11/2025).
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mendampingi Menhan Sjafrie dalam kunjungan ke Bandara Morowali turut mengungkap kondisi Bandara PT IMIP yang beroperasi tanpa otoritas negara.
"Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi," kata Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagramnya @satgaspkhofficial, dikutip Rabu (26/11).
Model operasional Bandara PT IMIP disebut aneh karena dianggap rawan. Pesawat bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan.
"Serasa ada negara di dalam negara. Semua crew yang berada di Bandara PT IMIP bukan dari otoritas negara," ucapnya.
Satgas PKH kemudian mengungkap jika bandara tersebut memang dibangun menggunakan dana PT IMIP sendiri. Namun, aktivitas bandara disebut tetap harus punya aturan yang mesti ditaati.
"Meskipun dibangun dari dana mereka sendiri, namanya negara, punya aturan yang harus ditaati. Kini Bandara PT IMIP berubah menjadi bandara yang pada umumnya. Tidak ada namanya bandara khusus, semua harus ada pengawasan dari negara tanpa tebang pilih," katanya.
PT IMIP Buka Suara
Direktur Komunikasi PT IMIP Emilia Bassar turut menanggapi sorotan tersebut. Dia mengatakan bandara PT IMIP adalah bandara spesifikasi khusus yang telah terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
Kendati demikian, Emilia enggan berkomentar lebih lanjut ketika disinggung soal bak negara dalam negara di kawasan PT IMIP. Dia hanya memberikan jawaban singkat terkait isu bandara khusus di PT IMIP.
"Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur dalam UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan," ujar Emilia dilansir detikFinance, Rabu (26/11/2025).
Simak Video "Video: Purbaya soal Bandara IMIP Tak Ada Bea Cukai "
(hmw/nvl)