.webp)
Isu mengenai kewajiban rekam wajah di Handphone (HP) sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah aturan tersebut benar-benar akan diterapkan secara luas dan apa tujuan utamanya bagi keamanan digital di Indonesia.
Melansir laman resminya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) saat ini sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Digital (Komdigi) tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler. Aturan baru tersebut akan mewajibkan pengguna seluler melakukan registrasi menggunakan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition).
Lantas apa alasan di balik aturan baru tersebut?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nah, di bawah ini detikSulsel menyajikan informasi mengenai aturan rekam wajah Komdigi meliputi:
- Alasan Komdigi membuat aturan baru mengenai rekam wajah di HP.
- Beberapa poin yang diatur Komdigi dalam Rancangan Peraturan Menteri Registrasi Pelanggan.
- Hal-hal pokok yang diatur dalam RPM Registrasi Pelanggan.
- Implementasi pelaksanaan ketentuan RPM Registrasi Pelanggan
Alasan Komdigi Buat Aturan Rekam Wajah di HP
Berdasarkan Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, calon jasa telekomunikasi hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (No.KK) sebagai identitas calon pelanggan jasa telekomunikasi.
Dalam implementasinya, Komdigi menilai registrasi pelanggan jasa telekomunikasi yang menggunakan data NIK dan No. KK banyak disalahgunakan dengan menggunakan identitas milik orang lain tanpa hak untuk kejahatan antara lain penyebaran. Antara lain penyebaran hoaks, judi online, SMS spamming, dan penipuan.
Komdigi menjelaskan bahwa sesuai Pasal 153 ayat (2) PM No. 5 Tahun 2021, sudah dijelaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menerapkan prinsip mengenal pelanggan (Know Your Customer/KYC). Prinsip ini dapat dilakukan melalui registrasi pelanggan jasa telekomunikasi menggunakan data kependudukan biometrik pengenalan wajah.
Namun teknis penggunaan data kependudukan biometrik dalam registrasi pelanggan jasa telekomunikasi belum diatur dalam PM 5/2021. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu adanya Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan teknis registrasi pelanggan jasa telekomunikasi menggunakan data kependudukan biometrik pengenalan wajah untuk meningkatkan validitas data pelanggan guna memperkuat keamanan digital secara nasional melalui Peraturan Menteri tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler (RPM Registrasi Pelanggan).
Nah, aturan tersebut akan mengatur penggunaan pengenalan wajah ketika registrasi pelanggan jasa telekomunikasi bukan untuk pengguna Hp.
Muatan Materi Baru dalam RPM Registrasi Pelanggan
Kewajiban registrasi bagi calon pelanggan jasa telekomunikasi WNI berupa: Nomor MSISDN atau nomor Pelanggan Jasa Telekomunikasi; dan Data Kependudukan berupa:
- NIK; dan
- Data Kependudukan Biometrik berupa teknologi pengenalan wajah.
Ketentuan registrasi calon pelanggan jasa telekomunikasi belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah, sehingga belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan belum merekam Data Kependudukan Biometrik, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menggunakan Identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar untuk Registrasi bagi Warga Negara Indonesia berupa Nomor Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network (MSISDN) atau nomor Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang digunakan serta Data Kependudukan berupa NIK calon pelanggan dimaksud, serta Data Kependudukan berupa NIK dan data Biometrik kepala keluarga sesuai dengan data yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
Kewajiban registrasi bagi pelanggan jasa telekomunikasi yang memanfaatkan eSIM wajib menggunakan identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar untuk Registrasi berupa:
- Nomor MSISDN atau nomor Pelanggan Jasa Telekomunikasi; dan
- NIK dan Data Kependudukan Biometrik berupa pengenalan wajah.
Hal-hal Pokok yang Diatur dalam RPM Registrasi Pelanggan
- Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi baik prabayar maupun pasca bayar;
- Keamanan data pelanggan jasa telekomunikasi;
- Perlindungan nomor pelanggan jasa telekomunikasi;
- Pengawasan dan pengendalian; dan
- Ketentuan peralihan.
Implementasi Pelaksanaan Ketentuan RPM Registrasi Pelanggan
Berikut implementasi pelaksanaan ketentuan RPM Registrasi Pelanggan:
- Registrasi pelanggan masih dapat dilakukan dengan menggunakan data kependudukan berupa NIK dan No. KK selama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri diundangkan, sedangkan untuk biometrik pengenalan wajah (face recognition) masih bersifat opsional. Hal ini diperlukan untuk memberikan ruang sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan menjamin kesiapan penyelenggara telekomunikasi;
- Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, maka registrasi pelanggan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan identitas NIK dan data kependudukan biometrik pengenalan wajah;
- Ketentuan registrasi pelanggan dengan menggunakan data kependudukan biometrik pengenalan wajah hanya berlaku bagi pelanggan baru, sedangkan bagi pelanggan jasa telekomunikasi eksisting yang sudah teregistrasi dengan menggunakan data kependudukan NIK dan No. KK tidak diwajibkan (opsional) melakukan registrasi ulang dengan menggunakan identitas NIK dan data kependudukan biometrik pengenalan wajah.
Namun perlu ditekankan, aturan ini masih belum ditetapkan. Oleh karena itu, Komdigi mengundang para pemangku kepentingan, dan masyarakat luas memberi masukan terhadap RPM Registrasi Pelanggan dari tanggal 17 hingga 26 November 2025 sebelum ditetapkan melalui email kejasatel@mail.komdigi.go.id.
Itulah informasi mengenai aturan wajib rekam wajah di HP Komdigi. Semoga bermanfaat ya, detikers!
(urw/urw)
