Gubernur Sulteng Dorong Pemerintah Pusat Perkuat Pembinaan Produk Hukum Daerah

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mendorong pemerintah pusat memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Dia menilai penguatan ini penting agar regulasi provinsi hingga kabupaten dan kota tetap selaras dalam mendukung program prioritas daerah.

Hal itu disampaikan Anwar Hafid dalam rapat koordinasi bidang produk hukum daerah di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (21/11/2025). Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

"Tujuannya agar produk hukum daerah yang direncanakan dan ditetapkan berfokus pada sinkronisasi antara produk hukum provinsi dan produk hukum kabupaten/kota yang saling mendukung," jelas Anwar Hafid kepada wartawan.

Anwar Hafid menegaskan perlunya solusi atas indikator penilaian indeks informasi hukum, khususnya kewajiban kehadiran pejabat eselon II dalam harmonisasi di Kemenkum. Dia meminta aturan tersebut tidak menjadi kendala bagi daerah.

"Kami berharap pemerintah pusat dapat memaksimalkan pembinaan agar produk hukum daerah semakin sinkron," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa program 9 Berani Pemprov Sulteng merupakan turunan Nawa Cita dan selaras dengan RPJMD kabupaten/kota di seluruh Sulteng. Dia mengajak seluruh pihak mendukung pelaksanaan seluruh peraturan daerah agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

"Kami siap setiap saat menerima arahan Pak Menteri agar Sulawesi Tengah dapat menjadi percontohan nasional," kata Anwar Hafid.

Anwar Hafid juga melaporkan bahwa Pos Bantuan Hukum Desa segera dirampungkan dan menunggu pengukuhan Menteri Hukum RI. Langkah ini penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.

"Kami bekerja sama dengan Kanwil Hukum dan memperkuat sinergi dalam menciptakan produk hukum yang melindungi masyarakat," tambahnya.

Dia turut menyoroti kebutuhan regulasi strategis terkait air permukaan dan pemanfaatan air laut oleh industri besar. Menurutnya, regulasi yang jelas dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

"Jika diperkuat dalam aturan nasional, potensi ini bisa menjadi instrumen penting bagi PAD Sulawesi Tengah," imbuh Anwar Hafid.

Dalam rakor tersebut, Anwar Hafid juga menampilkan video Program 9 Berani di masa kepemimpinannya dan penyerahan manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta secara simbolis. Acara ditutup dengan penyerahan plakat dari Gubernur Sulteng kepada Menteri Hukum RI.