.webp)
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Kota Makassar melalui menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Arsitektur Sistem Informasi dan Arsitektur SPBE di Aston Hotel Makassar, kemarin. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar.
Dalam acara yang mengusung tema 'Mewujudkan Smart Governance melalui Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang Terpadu', Sekretaris Dinas Kominfo Makassar, Ismawaty Nur menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Keberhasilan SPBE bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo semata, tetapi hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan," ujar Ismawaty dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ismawaty menjelaskan integrasi sistem, keseragaman data, dan keselarasan arah pembangunan teknologi informasi harus menjadi perhatian bersama.
"Integrasi sistem dan keseragaman data harus menjadi semangat kita dalam membangun ekosistem digital pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan," paparnya.
Ia menambahkan, arsitektur dan peta rencana SPBE akan menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam merencanakan dan mengembangkan sistem informasi.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Muzzaman Almadani menjelaskan pentingnya SPBE dalam tata kelola pemerintahan yang efisien.
"Implementasi SPBE merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," jelasnya.
Ia menekankan integrasi data menjadi hal penting agar proses bisnis pemerintahan dapat berjalan terpadu dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
"SPBE tidak hanya berbicara soal digitalisasi layanan publik, tetapi juga tentang keterhubungan antar-sistem informasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah," tambahnya.
Di akhir sesi, Muzzaman turut mengarahkan dan memandu peserta terkait pengisian arsitektur SPBE domain proses bisnis ke dalam aplikasi SIA SPBE.
Sebagai informasi, pada kesempatan ini, para peserta forum turut menerima paparan teknis mengenai penyusunan peta rencana SPBE yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar implementasi SPBE dapat berjalan sesuai standar nasional dan saling terhubung antarinstansi.
Selain penyampaian materi, forum ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di beberapa OPD. Peserta diajak berdiskusi mengenai berbagai kendala dan upaya peningkatan koordinasi antarunit kerja.
Melalui forum ini, diharapkan setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Makassar.
(anl/ega)
