Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi.
Pendidikan maritim adalah suatu sistem pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis pelayaran dan pengoperasian kapal. Pendidikan maritim juga mencakup aspek manajerial, hukum laut, etika profesi, teknologi maritim, dan pelestarian lingkungan.
Calon pelaut dan profesional maritim memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjawab tantangan industri laut yang terus berkembang. Keterampilan itu didapatkan melalui pendidikan yang terstruktur dan sesuai dengan standar internasional seperti Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) dari International Maritime Organization (IMO).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut International Maritime Organization (IMO, 2022), pendidikan maritim adalah sistem pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk tenaga profesional di bidang kelautan dan pelayaran, baik dalam aspek teknis, navigasi, keselamatan, maupun manajemen maritim secara komprehensif.
Pendidikan ini mencakup pelatihan yang mengacu pada Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Penjagaan bagi Pelaut (STCW), yang diterapkan secara internasional untuk menjamin kompetensi dan keselamatan pelaut.
Dalam konteks nasional, Kementerian Perhubungan RI (2021) mendefinisikan pendidikan maritim sebagai program pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi pelaut, teknisi kapal, pengelola pelabuhan, ahli logistik, dan profesional lainnya di sektor maritim. Pendidikan ini menekankan kombinasi antara pembelajaran teoretis, pelatihan praktis, dan pengembangan etika profesional kelautan.
UNESCO (2019) juga menegaskan bahwa pendidikan maritim bukan sekadar pelatihan profesi, tetapi juga mencakup pembentukan wawasan kebangsaan dan kesadaran terhadap pentingnya laut sebagai sumber daya strategis bagi pembangunan berkelanjutan, keamanan nasional, dan keberagaman hayati. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan 70% wilayahnya berupa perairan, memiliki kebutuhan mendesak akan SDM yang unggul di bidang maritim.
Bappenas (2020) menyatakan bahwa kekurangan tenaga terlatih dan profesional di bidang pelayaran, perikanan, dan logistik laut menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pendidikan maritim berperan strategis dalam menjembatani kesenjangan antara potensi kelautan nasional dan realisasi pengelolaannya.
Hal ini sejalan dengan Agenda SDGs 14 (Life Below Water), yang menyerukan perlunya pembangunan kapasitas dan pendidikan untuk melestarikan serta memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Peran Pendidikan Maritim dalam Perekonomian Global
Menurut International Maritime Organization (IMO, 2022), sekitar 80% volume perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut, menjadikan industri maritim sebagai tulang punggung perekonomian global. Dalam konteks ini, pendidikan maritim memiliki peran strategis sebagai penghasil sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, profesional, dan mampu mengelola dinamika perdagangan internasional secara efisien dan berkelanjutan.
Pendidikan maritim mencakup pelatihan teknis, navigasi, hukum laut, logistik, manajemen pelabuhan, keselamatan pelayaran, serta konservasi lingkungan laut, yang semuanya berkontribusi terhadap ekosistem ekonomi global yang kompleks.
Olehnya, diperlukan SDM Maritim yang Kompeten. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) maritim yang kompeten merupakan fondasi utama dalam mewujudkan industri maritim yang tangguh, aman, dan berdaya saing global. Kompetensi SDM di sektor ini mencakup keahlian teknis, kemampuan manajerial, pemahaman hukum laut, hingga penguasaan teknologi terkini dalam pelayaran dan logistik laut.
Pendidikan maritim yang terstruktur dan berbasis standar internasional seperti STCW dari IMO menjadi kunci dalam membentuk pelaut profesional yang mampu menjalankan tugas operasional kapal, menjaga keselamatan navigasi, serta mematuhi protokol internasional. Selain itu, keterampilan nonteknis seperti kepemimpinan, komunikasi efektif, manajemen risiko, dan etika kerja menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter pelaut yang andal dan bertanggung jawab.
Pada konteks globalisasi, SDM maritim harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, seperti pemanfaatan sistem navigasi berbasis satelit (ECDIS), mesin berbahan bakar ramah lingkungan, dan sistem monitoring kapal secara digital. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan maritim saat ini terus berkembang, mengintegrasikan pelatihan simulasi (simulator bridge, engine room), pembelajaran berbasis digital, serta pemahaman regulasi terbaru seperti MARPOL dan SOLAS.
Di Indonesia, lembaga seperti Politeknik Pelayaran Sorong telah menjadi pelopor dalam mencetak SDM maritim berkualifikasi internasional. Kemitraan antara institusi pendidikan dan industri pelayaran sangat penting untuk menciptakan link and match, di mana lulusan tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menjadi inovator di tengah dinamika industri laut global.
Dengan SDM maritim yang kompeten, Indonesia dan negara maritim lainnya dapat mengelola kekayaan laut secara optimal, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat posisinya dalam rantai pasok dunia.
Pengembangan Teknologi dan Inovasi Maritim
Pengembangan teknologi dan inovasi maritim merupakan pilar penting dalam memperkuat daya saing industri kelautan di tengah dinamika global yang serba digital dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendidikan maritim berperan sebagai motor utama yang mendorong terciptanya riset-riset terapan, teknologi baru, dan inovasi proses dalam sektor pelayaran, perkapalan, logistik laut, hingga pemanfaatan energi kelautan.
Kemajuan seperti kapal otonom (autonomous ships), sistem navigasi berbasis AI, pelacakan kargo real-time, hingga desain kapal ramah lingkungan menjadi bagian dari lanskap teknologi modern yang membutuhkan SDM maritim yang adaptif, kreatif, dan terampil secara teknis.
Lembaga pendidikan tinggi dan vokasi maritim, seperti Politeknik Pelayaran Sorong, maupun universitas dengan program studi teknik kelautan dan perkapalan, kini tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan dasar, tetapi juga pusat inovasi yang berorientasi pada solusi.
Melalui kolaborasi dengan industri, pelabuhan, dan pemerintah, pendidikan maritim memfasilitasi pengembangan teknologi digital seperti ship performance monitoring system, ballast water treatment, dan vessel traffic service (VTS), yang sangat penting dalam mewujudkan efisiensi dan keberlanjutan operasional laut.
Pendidikan maritim mendorong lahirnya wirausaha berbasis teknologi kelautan, misalnya dalam bidang desain kapal kecil, pemetaan laut digital (hydrography), dan aplikasi pemantauan lingkungan laut.
Inovasi ini tidak hanya mendukung peningkatan produktivitas industri, tetapi juga menjadi jawaban terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan pencemaran laut. Dengan demikian, pengembangan teknologi dan inovasi maritim yang didorong oleh pendidikan akan memperkuat transformasi sektor kelautan menuju era industri maritim 4.0 yang tangguh, hijau, dan berkelanjutan.
Struktur dan Kurikulum Pendidikan Maritim
Pendidikan maritim merupakan salah satu bidang pendidikan yang sangat strategis mengingat peranan sektor maritim dalam pembangunan ekonomi, keamanan, dan kelestarian lingkungan laut. Untuk menghasilkan tenaga kerja profesional dan kompeten, pendidikan maritim harus memiliki struktur dan kurikulum yang sistematis serta berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan industri maritim yang terus berkembang (IMO, 2010).
Struktur pendidikan maritim dirancang secara sistematis untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri maritim yang sangat dinamis.
Adapun kurikulum pendidikan maritim dirancang secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang sangat spesifik dalam dunia kelautan dan pelayaran, yang tidak hanya menuntut penguasaan teori, tetapi juga kemampuan praktis dan sikap profesional yang tinggi.
Kurikulum ini disusun dengan mengacu pada standar nasional dan internasional, terutama Konvensi STCW yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO), guna memastikan lulusan mampu bersaing dan bekerja secara aman serta efisien di berbagai sektor maritim global.
Secara umum, kurikulum pendidikan maritim mengintegrasikan tiga aspek utama yaitu pengetahuan, keterampilan teknis, dan sikap profesional, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya keselamatan, etika kerja, dan kelestarian lingkungan laut.
Peran Teknologi dalam Pendidikan Maritim
Teknologi berperan sentral dalam transformasi pendidikan maritim saat ini. Seiring dengan kemajuan teknologi digital dan otomasi di sektor maritim, pendidikan maritim pun dituntut untuk beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan modern di dunia kelautan.
IMO dalam pedoman pelatihan dan sertifikasi pelaut (STCW Convention) menegaskan pentingnya penggunaan teknologi dalam pelatihan maritim guna meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, teknologi bukan sekadar alat bantu, melainkan elemen strategis dalam pendidikan maritim.
Teknologi saat ini telah menjadi elemen strategis yang tak terpisahkan dalam pendidikan maritim, seiring dengan kompleksitas dan tuntutan tinggi di sektor kelautan yang terus berkembang. Pendidikan maritim tidak lagi sekadar menyampaikan teori dan praktik konvensional, melainkan harus mengadopsi berbagai inovasi teknologi agar lulusan mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan industri maritim global.
Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) menegaskan pentingnya integrasi teknologi dalam kurikulum pendidikan maritim melalui konvensi STCW, yang mengatur standar pelatihan dan sertifikasi pelaut agar sesuai dengan kemajuan teknologi terbaru.
Sebagai elemen strategis, teknologi mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih realistis, praktis, dan efektif. Penggunaan simulator canggih memungkinkan peserta didik mengasah keterampilan navigasi, pengoperasian kapal, dan manajemen situasi darurat tanpa risiko langsung. Ini sangat krusial mengingat dunia maritim penuh dengan kondisi yang berisiko tinggi.
Selain itu, teknologi digital seperti Learning Management System (LMS) dan platform e-learning memberi fleksibilitas waktu dan tempat belajar, serta membuka akses bagi pelajar dari berbagai lokasi, bahkan dalam kondisi pandemi sekalipun.
Teknologi juga mempermudah kolaborasi antara institusi pendidikan maritim dengan industri, regulator, dan komunitas global. Hal ini penting untuk memastikan materi pembelajaran selalu relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi terkini. Dalam konteks kapal modern yang semakin otomatis dan terintegrasi sistem digital, penguasaan teknologi navigasi elektronik, sistem kontrol mesin, dan komunikasi digital menjadi mutlak.
Dengan demikian, teknologi bukan hanya sekadar pendukung, tetapi telah menjadi tulang punggung pendidikan maritim yang strategis, yang memastikan kesiapan lulusan untuk menghadapi tantangan dan peluang di dunia kelautan yang terus berubah dan maju.
Kebijakan dan Regulasi dalam Pendidikan Maritim
Kebijakan dan regulasi dalam pendidikan maritim berperanan yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di sektor kelautan.
Pendidikan maritim tidak hanya berfokus pada penguasaan teknik dan pengetahuan praktis di bidang pelayaran, tetapi juga harus diarahkan oleh aturan dan standar yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Melalui kebijakan yang terstruktur dan regulasi yang ketat, kualitas pendidikan dapat dijaga sehingga lulusan mampu bersaing dan memenuhi standar global.
Organisasi seperti IMO dan konvensi STCW menjadi acuan utama dalam pengembangan kurikulum dan sertifikasi tenaga kerja maritim. Selain itu, kebijakan nasional turut berperan dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan, pengembangan lembaga, serta perlindungan lingkungan laut dan keselamatan kerja di bidang maritim.
Lantas, seperti apa peran pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan maritim? Menurut IMO, pemerintah berperan sentral dalam penyusunan kebijakan pendidikan maritim yang bertujuan menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berstandar internasional.
Pemerintah bertanggung jawab menetapkan regulasi dan standar yang mengacu pada konvensi-konvensi internasional seperti STCW yang menjadi acuan global dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor maritim.
Regulasi ini menjamin bahwa kurikulum pendidikan maritim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia memenuhi standar keselamatan, efisiensi, dan perlindungan lingkungan laut.
Oleh:
Syahrir Rasyid, S.Si.,M.M., CRA.,CRP
Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerja Sama Politeknik Pelayaran Sorong
Simak Video "Video: Suara-suara Lega Warga Dengar PPN 12% Cuma Sasar Barang Mewah"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/sar)