.webp)
Wakil Bupati Kolaka Utara (Kolut) Jumarding memprotes Bupati Nur Rahman Umar terkait rencana program penyewaan mobil dinas untuk pejabat. Jumarding menilai program dengan anggaran Rp 1,7 miliar itu tidak tepat dilakukan di tengah efisiensi anggaran.
"Saya sebagai Wakil Bupati menolak rencana program sewa kendaraan untuk para kepala desa dan pejabat senilai Rp 1,7 miliar di tengah kondisi efisiensi anggaran," kata Jumarding dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).
Menurut Jumarding, program tersebut tidak memiliki manfaat berarti dan merupakan pemborosan uang rakyat. Terlebih, kondisi keuangan daerah dalam kondisi tidak stabil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya mau menyampaikan bahwa kondisi APBD Kolaka Utara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kondisi ini dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat," bebernya.
Ia menilai rancangan anggaran yang dikeluarkan Badan Perencanaan Anggaran Daerah (Bappeda) Pemda Kolut tidak tepat di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin sulit. Dia mengatakan masih banyak program tepat sasaran bagi masyarakat yang belum terlaksana.
"Masih terdapat begitu banyak fasilitas publik yang rusak dan seharusnya menjadi skala prioritas pemerintah, seperti perbaikan jalan, pembuatan jalan tani, peningkatan fasilitas kesehatan hingga memperbaiki sarana pendidikan di setiap sekolah, bantuan subsidi petani dan nelayan, dan lain-lain," ujar dia.
Jumarding menegaskan program itu merupakan bentuk nyata penyalahgunaan APBD. Di samping itu, praktik sewa kendaraan tersebut membuka ruang mark-up hingga gratifikasi.
"Praktik ini sangat mencerminkan mental korup yang melekat kuat dalam birokrasi Pemda Kolut. Ini bentuk nyata penyalahgunaan APBD karena tidak digunakan berdasarkan kebutuhan prioritas rakyat," tuturnya.
Bahkan, Jumarding tak habis pikir Sekretariat Daerah Kolut telah bersurat ke pihak pengadaan yakni PT Serasi Autoraya atau TRAC untuk dilakukan penyiapan unit. Padahal, rencana program tersebut belum diketok DPRD Kolut.
"Setda Kolut ini bahkan sudah bersurat ke TRAC untuk menyiapkan kendaraannya. Ini kan masih digodok di DPRD, belum jadi Perda," pungkasnya.
Sementara, Bupati Kolut Nur Rahman Umar belum merespons saat dikonfirmasi terkait protes tersebut.
(asm/hsr)
