Warga Malut Bakar 5 Rumah Bantuan Pemkab Raja Ampat Buntut Sengketa Pulau

Warga Malut Bakar 5 Rumah Bantuan Pemkab Raja Ampat Buntut Sengketa Pulau

Paulus Pulo - detikSulsel
Senin, 22 Sep 2025 15:59 WIB
Warga Desa Umiyal di Halmahera Tengah, Maluku Utara (Malut) membakar 5 rumah semi permanen bantuan Pemkab Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Foto: Warga Desa Umiyal di Halmahera Tengah membakar 5 rumah bantuan Pemkab Raja Ampat. (dok. istimewa)
Raja Ampat -

Warga Desa Umiyal di Halmahera Tengah, Maluku Utara (Malut) membakar 5 rumah semi permanen bantuan Pemkab Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pembakaran itu dipicu sengketa kepemilikan Pulau Sain, Kiyas, dan Piyai.

"Kemarin insiden pembakaran 5 unit rumah bantuan Pemkab Raja Ampat oleh warga Desa Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe, Halmahera Tengah. Mereka melakukan pembakaran sebagai bentuk penolakan atas klaim administratif tiga pulau tersebut," kata Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu kepada wartawan, Senin (22/9/2025).

Peristiwa pembakaran 5 rumah itu tepatnya di Pulau Sain pada Sabtu (20/9). Elisa mengatakan selama ini, Pulai Sain, Kiyas, dan Piyai masuk wilayah administratif Raja Ampat namun belakangan terjadi sengketa dengan Halmahera Tengah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penyelesaian sengketa tiga pulau di Raja Ampat, yang diklaim masuk wilayah Halmahera Tengah, akan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kita ini hidup dalam negara hukum, semuanya ada aturan," kata Elisa.

ADVERTISEMENT

Elisa menuturkan proses penyelesaian akan dilanjutkan ke Kemendagri untuk memfasilitasi pertemuan antara Papua Barat Daya dan Maluku Utara. Pihaknya telah mempersiapkan seluruh dokumen dan hasil tinjauan lapangan yang diperlukan untuk dibawa ke Jakarta.

"Kami sudah siap berangkat besok. Saya akan memimpin langsung tim ke Kemendagri. Semua dokumen lengkap, termasuk hasil rapat dengan masyarakat adat dan Pemkab Raja Ampat," tegasnya.

Dia mengungkapkan bahwa warga di Pulau Gebe menyatakan tiga pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Halmahera Tengah. Meski demikian, dia berharap semua pihak menahan diri hingga polemik ini diselesaikan di tingkat pusat.

"Kami berharap tidak ada lagi tindakan anarkis. Mari kita ikuti mekanisme resmi. Kita terus mendorong pemerintah pusat agar segera memediasi pertemuan antarprovinsi dalam penyelesaian sengketa tiga pulau itu. Saya percaya bisa," tutupnya.




(hsr/sar)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads