Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai pendapatan asli daerah (PAD) di sejumlah pemerintah daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih minim. Tito beranggapan rendahnya PAD turut dipicu masih minimnya keterlibatan pihak swasta.
"Yang jadi sorotan saya angka (ekonomi) swasta terutama di luar Kota Makassar, dan Parepare, PAD-nya relatif rendah. Menunjukkan bahwa swastanya itu belum terlalu menjadi andalan," kata Tito, usai memberikan arahan kepada Pemprov Sulsel dan Pemkab/Pemkot se-Sulsel, di Baruga Asta Cita, Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (11/9/2025).
Meski begitu, Tito mengaku, secara umum pendapatan di Sulsel, relatif cukup baik. Begitu juga angka inflasi dan pertumbuhan ekonominya. Namun ia tetap meminta agar pemerintah daerah lebih aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya minta ada upaya-upaya kepala daerah untuk menghidupkan swasta, permudah perizinan, berikan insentif-insentif supaya UMKM, dunia swastanya bisa hidup, investasi bisa hidup, kira-kira begitu," jelasnya.
Dengan begitu, kata dia, pemerintah daerah tidak melulu bergantung pada dana transfer daerah. Dia beraharap ke depan kabupaten dan kota di Sulsel bisa benar-benar mandiri.
"Kalau (swasta) hidup, otomatis pertumbuhan ekonominya akan baik, inflasinya baik, PAD juga akan bertambah," tekan Mendagri.
Mendagri juga memberikan apresiasi atas serapan APBD Pemprov Sulsel 2025. Hingga September ini, realisasi pendapatan sudah di atas 60 persen, sementara belanja daerah telah melampaui 50 persen.
"Satu adalah agar uang beredar, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat dan konsumsi rumah tangga meningkat. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen antar pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Namun, tidak semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan kinerja yang memuaskan. Tito mengaku, beberapa daerah yang dikunjunginya justru realisasi belanjanya masih rendah.
"Belanjanya masih jauh, harus lebih naik. Masih ada 4 bulan lagi. September, Oktober, November, Desember. Jadi target pendapatan yang terbaik, belanjanya juga harus tinggi," jelasnya.
Tito percaya, serapan anggaran yang baik otomatis berdampak pada ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan, stunting dan lain-lain. Harapan hidup masyarakat pun bisa meningkat.
"Ada beberapa daerah yang saya kunjungi mengecewakan saya. Ada beberapa daerah yang perlu untuk pendapatannya dinaikkan sedikit. Antara pendapatan dan belanjanya kurang dari 1 persen. Kemudian kedua, ada yang pendapatannya tinggi tapi belanjanya masih rendah," paparnya.
(asm/sar)