.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Pemkot Kendari menetapkan retribusi sampah bagi seluruh ASN dan pelaku usaha. Pemkot turut memastikan kebijakan ini belum berlaku untuk rumah tangga karena masih dalam kajian.
"Untuk sementara, masyarakat umum belum dikenakan kewajiban membayar retribusi sampah. Kebijakan ini baru berlaku bagi ASN, baik PNS maupun PPPK," kata Kadis Kominfo Kendari Sahuriyanto dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).
Sahuriyanto menepis adanya informasi kewajiban pembayaran iuran sampah bagi rumah tangga senilai Rp 21 ribu per bulan. Dia kembali menegaskan retribusi sampah baru berlaku untuk ASN dan pengusaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi informasi bahwa semua rumah tangga wajib membayar retribusi sampah belum benar adanya," bebernya.
 Pemkot Kendari menetapkan retribusi sampah bagi seluruh ASN dan pelaku usaha. Dokumen Istimewa |
Penerapan retribusi sampah untuk ASN dan pengusaha tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam aturan itu, pemerintah juga menarik retribusi dari sektor usaha, seperti rumah toko (ruko), rumah makan, restoran, hingga perhotelan.
"Selain ASN, sektor usaha seperti rumah makan, restoran hingga perhotelan," ujar Sahuriyanto.
Penarikan retribusi diharapkan mendorong kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan kota. Kebijakan ini juga merupakan upaya Pemkot Kendari untuk menata sistem pengelolaan sampah agar lebih profesional dan berkelanjutan.
"Perda ini untuk mendorong kesadaran dalam menjaga kebersihan kota dan tata kelola yang lebih profesional," ujarnya.
 Pemkot Kendari menetapkan retribusi sampah bagi seluruh ASN dan pelaku usaha. Dokumen Istimewa |
Kendati demikian, Pemkot Kendari akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan aturan tersebut. Penerapannya untuk masyarakat umum masih akan dikaji.
"Penarikan retribusi dilakukan secara bertahap, dimulai dari ASN dan pelaku usaha. Untuk masyarakat umum akan disosialisasikan lebih lanjut sebelum diberlakukan secara menyeluruh," bebernya.
 Pemkot Kendari menetapkan retribusi sampah bagi seluruh ASN dan pelaku usaha. Dokumen Istimewa |
Sahuriyanto menambahkan, kebijakan retribusi sampah ini juga bertujuan untuk memperkuat pendapatan daerah yang akan kembali dimanfaatkan bagi peningkatan pelayanan kebersihan. Pemerintah berencana menambah armada pengangkut sampah serta meningkatkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Puuwatu agar lebih optimal.
"Pendapatan dari retribusi ini tidak semata untuk kas daerah, tapi akan digunakan kembali demi kepentingan publik. Termasuk pembenahan sarana prasarana kebersihan dan pengelolaan limbah," jelasnya.
Ia juga mengimbau seluruh ASN dan pelaku usaha agar mendukung penuh kebijakan tersebut dengan menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keberhasilan program kebersihan kota sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pihak, bukan hanya pemerintah semata.
(sar/hsr)
