.webp)
Program sambungan rumah gratis bagi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar kini menjadi rujukan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Pemkab PPU hendak menggali strategi di balik suksesnya PDAM Makassar mengeksekusi program prioritas Wali Kota Makassar tersebut.
Rombongan PPU yang dipimpin Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin dan Direktur Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) Abdul Rasyid mendatangi kantor PDAM Makassar di Makassar, Senin (25/8/2025). Kunjungan itu diterima langsung oleh Plt Direktur Utama PDAM Makassar Hamzah Ahmad.
Hamzah Ahmad mengatakan program sambungan rumah (SR) gratis Wali Kota Makassar lahir dari kebutuhan mendasar masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan membayar biaya sambungan baru. Menurutnya, ide sambungan gratis itu sangat relevan dengan kebutuhan warga untuk mengakses air bersih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang program ini ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, Karena biaya pemasangan mencapai Rp 2,2 juta, angka yang berat bagi warga. Bahkan dengan skema angsuran enam kali pun masih sulit. Karena itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota mendorong agar sambungan dibuat gratis," ujar Hamzah Ahmad dalam keterangannya.
Hamzah Ahmad mengatakan kini sudah lebih dari 600 sambungan baru terealisasi di enam wilayah pelayanan PDAM Makassar sejak diberlakukannya program tersebut. Menurutnya, PDAM Makassar kini menargetkan 2.000 sambungan gratis dengan prioritas wilayah utara dan timur kawasan padat penduduk.
"Menariknya, untuk menekan biaya, pemasangan dilakukan secara gotong-royong oleh pegawai PDAM, mulai dari staf hingga pejabat struktural," ujar Hamzah Ahmad.
"Dalam program gratis ini, seluruh karyawan PDAM hingga pejabat struktural diwajibkan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemasangan sambungan. Bahkan saya sendiri ikut menjadi penanggung jawab pemasangan gratis bagi masyarakat," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin mengapresiasi inovasi PDAM Makassar. Menurutnya, model ini relevan dengan visi daerahnya yang juga ingin menghadirkan sambungan gratis bagi warga.
"Air bersih adalah kebutuhan dasar. Namun cakupan layanan di PPU masih sekitar 30 persen. Biaya pemasangan yang tinggi membuat banyak warga belum mampu mengakses air PDAM. Karena itu, kami datang untuk belajar," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kebutuhan air bersih di PPU semakin mendesak, terlebih dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayahnya.
"Air bersih adalah kebutuhan dasar. Dengan adanya IKN, tantangan semakin besar: keterbatasan jaringan, kapasitas instalasi yang terbatas, hingga ancaman kekeringan saat musim kemarau. Kami ingin memastikan masyarakat tetap terlayani," katanya.
Dia mengatakan ada sejumlah aspek teknis yang ingin dipelajari oleh pihaknya. Beberapa di antaranya ialah sistem verifikasi penerima manfaat agar tepat sasaran, dukungan APBD atau APBN, hingga peran DPRD dan masyarakat dalam menopang program tersebut.
"Kami ingin tahu bagaimana PDAM Makassar menjaga keberlangsungan program ini agar tidak berhenti di tengah jalan," tuturnya.
(hmw/hsr)
