.webp)
Wacana Kota Sofifi di Provinsi Maluku Utara yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru (DOB) menuai polemik. Pemkot Tidore Kepulauan dan Kesultanan Tidore sampai menyuarakan penolakan, ada pula sejumlah warga yang mendukung pemekaran ibu kota Maluku Utara tersebut.
Diketahui, secara administratif wilayah Sofifi berada di bawah Pemkot Tidore Kepulauan. Sofifi terletak di Pulau Halmahera, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.
Wacana Sofifi menjadi DOB memicu aksi demonstrasi dari pihak yang menolak rencana tersebut. Kesultanan Tidore sampai menggelar aksi damai penolakan Sofifi menjadi DOB yang berlangsung di Kedaton Kesultanan Tidore pada Kamis (7/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kesultanan-Pemkot Tidore Tolak Sofifi Jadi DOB
 Foto: Sultan Tidore, Husain Sjah bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam aksi demonstrasi di Kedaton Kesultanan Tidore. (Nurkholis Lamaau/detikcom) |
Aksi damai penolakan Sofifi menjadi DOB turut melibatkan perangkat adat, warga hingga aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Tidore Kepulauan. Massa yang berunjuk rasa mengenakan pakaian dan ikat kepala warna putih.
"Jadi yang mengaku orang Tidore, jangan tidur terlelap dengan suasana ini," ucap Sultan Tidore Husain Sjah dalam orasinya di lokasi.
Dalam orasinya, Husain secara tegas tidak ingin Sofifi dipisahkan dari Kota Tidore Kepulauan. Dia menganggap Tidore telah banyak berkontribusi bagi Republik Indonesia.
"Saya berdiri (di sini) bukan karena saya takut Sofifi akan pisah, tapi ada hal lain yang lebih besar di dalam benak saya, yang tidak bisa saya ungkapkan di sini," ujar Husain.
Sementara itu, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen juga menolak keras usulan Sofifi menjadi DOB. Sinen menegaskan Sofifi adalah harga diri leluhur Tidore.
"Tapi apa yang terjadi saat ini, mereka menginjak-injak harga diri kita, pemerintah provinsi tidak lagi tahu siapa mereka, kedudukan mereka," kata Sinen saat ikut terlibat dalam aksi damai di Kedaton Kesultanan Tidore.
Dia mengingatkan ke pihak-pihak tertentu yang mendukung Sofifi menjadi DOB agar tidak ikut campur dalam persoalan ini. Hal ini setelah maraknya aksi unjuk rasa yang mendukung pemekaran tersebut.
"Orang-orang yang bukan KTP Tidore jangan ikut campur urusan Tidore. Saya tekankan ke Polres Tidore, saya minta hentikan demo itu," katanya.
Sinen menegaskan akan bertindak jika seruannya tak diindahkan. Dia tidak ingin menyaksikan Sofifi berpisah dari Tidore di masa kepemimpinannya sebagai wali kota.
"Kalau kalian mau menuntut (Sofifi) harus dimekarkan (DOB), maka harus ikut jalur yang sebenar-benarnya. Hari Senin (21/7), kami siap terima kalian datang di kantor DPRD Tidore. Jangan lagi datang ke DPRD provinsi," tegasnya.
"Sepanjang itu kalian tidak lakukan, jangan coba-coba lagi kalian mengganggu kenyamanan yang ada di Sofifi, karena Sofifi itu juga bagian dari wilayah Kota Tidore Kepulauan," jelas Sinen.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Legislator PKS-Gerindra Dukung Sofifi Jadi DOB
Sehari setelah aksi penolakan itu, sejumlah warga dan beberapa legislator DPRD Tidore Kepulauan membuat petisi memberikan dukungan untuk Sofifi menjadi DOB. Penandatanganan petisi berlangsung di pelataran Masjid Raya Shaful Khairaat di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Tidore Kepulauan, Jumat (18/7) pukul 13.20 WIT.
"Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan itu dari Partai PKS Fahrizal Do Muhammad, kemudian Hasanuddin Fabanyo dari NasDem, dan Idrus Salim dari Gerindra. Selain tandatangan petisi, mereka juga berikan orasi politik," ujar Juru Bicara Majelis Rakyat Kota Sofifi (Markas), Ibrahim Asnawi kepada detikcom, Jumat (18/7).
Ibrahim mengklaim ada seribuan orang yang memberi dukungan pemekaran Sofifi lewat tanda tangan petisi tersebut. Tanda tangan petisi dilakukan di atas kain putih berukuran 1,5x98 meter.
"Berdasarkan data dari pengurus Masjid Raya Sofifi itu ada sekitar 350 jamaah, dan itu semua tanda tangan. Tapi massa masih terus berdatangan, jadi kita estimasi massa yang akan menandatangani petisi hari ini hampir 1.000 orang," tuturnya.
 Foto: Anggota DPRD Tidore Kepulauan, Fahrizal Do Muhammad ikut menandatangani petisi dukungan Sofifi jadi DOB. (dok. istimewa) |
Ibrahim lantas menanggapi pernyataan Wali Kota Tidore Muhammad Sinen yang menuding pihak yang mendukung DOB Sofifi bukanlah orang Tidore. Ibrahim menegaskan banyaknya warga yang terlibat dalam penandatanganan petisi membantah tudingan tersebut.
"Itu (pernyataan wali kota Tidore Kepulauan) keliru, Sofifi ini seluruh masyarakat Maluku Utara punya hak konstitusional untuk bicara kedudukan ibu kota provinsi," ujar Ibrahim.
"Saat proses tandatangan berlangsung, ada mobilisasi massa dari luar dan itu keterpanggilan moril. Bahkan ada dukungan dari Kecamatan Jailolo Selatan (Kabupaten Halmahera Barat), datang mendukung," katanya.
Ibrahim menuturkan, aksi kali ini sebagai bentuk sikap dalam menagih janji konstitusional yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Hasil tanda tangan petisi tersebut akan dibahas lebih lanjut.
"Kami bawa dalam rapat internal Markas bersama tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh adat, agama, pemuda. Kita akan rapat untuk langkah-langkah strategis ke depan," ujar Ibrahim.
Pihaknya turut berharap Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan hal ini jika usulan DOB Sofifi tidak bisa diselesaikan pemerintah daerah. Ibrahim menilai ada kesan egosentris di balik penolakan pemekaran Sofifi.
"Kita berharap Presiden dengan kewenangannya menerbitkan peraturan pengganti undang-undang untuk selesaikan sengkarut kedudukan dua undang-undang ini," pungkasnya.
Simak Video "Video: Viral Polisi Nangis Minta Tolong saat Dijemput Provos di Ternate"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/sar)
