Dito Ingin Kemenpora Kelola Paskibraka Usai Polemik Larangan Pakai Jilbab

Dito Ingin Kemenpora Kelola Paskibraka Usai Polemik Larangan Pakai Jilbab

Tim detikNews - detikSulsel
Senin, 19 Agu 2024 09:20 WIB
Dito Ariotedjo. (dok. istimewa/dikirimkan Dito).
Foto: Dito Ariotedjo. (dok. istimewa/dikirimkan Dito).
Jakarta -

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo berharap Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) kembali dikelola oleh Kemenpora. Hal itu diungkapkan Dito menyikapi polemik larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka putri oleh Badan Pengelolaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dilansir dari detikNews, Dito mengaku sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana agar Paskibraka kembali dikelola Kemenpora. Dia mengatakan polemik Paskibraka 2024 terjadi sejak perekrutan.

"Sebenarnya sudah beberapa waktu ini saya sempat mendiskusikan dengan pimpinan kita bapak presiden, karena apa? polemik tentang pengelolaan pemilihan Paskibraka ini dari sejak rekrutmen ini sudah ramai," kata Dito di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (18/8/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Dito, Tupoksi Kemenpora sesuai dengan tugas mengelola Paskibraka. Sebab Paskibraka menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangan diri.

"Kami memohon mungkin selanjutnya sebaiknya ini Paskibraka ini, ini bisa kembali Kemenpora, karena apa? Ini adalah salah satu instrumen dan juga salah satu wadah di mana generasi muda dan masalah dengan character building dan itu sebenernya Tupoksi yang tepat untuk Kemenpora," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Dito mengaku tidak mengetahui pasti kapan pengelolaan Paskibraka dari Kemenpora beralih ke BPIP. Namun menurutnya pengelolaan beralih sejak Megawati Soekarnoputri menjabat Ketua Dewan BPIP.

"Saya tidak tahu, tapi setahu saya itu terjadi setelah Bu Mega menjabat sebagai Ketua Dewan BPIP, itu yang saya tahu, tapi saya ngga tahu detailnya, itu bisa ditanyakan langsung kepada yang berwenang," ujarnya.

Dia pun berharap polemik mengenai larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri tidak terulang.

"Semoga bisa menjadi evaluasi untuk ke depannya ya, ya namanya juga Paskibraka itu kan relevansinya itu bisa dilihat itu dari kelas 1 SMA atau 2 SMA biasanya, dan itu memang harus memiliki kepekaan dan sense anak muda yang tinggi," katanya.

Diketahui polemik larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka ramai diperbincangkan saat pengukuhan pasukan jelang Upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Terdapat 18 anggota Paskibraka putri yang tak mengenakan jilbab saat acara pengukuhan, padahal mereka mengenakan jilbab saat seleksi dan latihan.

Usai ramai menjadi sorotan publik, Ketua BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan permintaan maaf. Anggota Paskibraka pun diperkenankan mengenakan jilbab saat bertugas dalam Upacara HUT ke-79 RI.




(hsr/hsr)

Hide Ads