Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar berpartisipasi melakukan pengawasan keimigrasian dan pengamanan dalam kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Sulawesi Barat. Upaya ini dilakukan saat Jokowi mengunjungi Kabupaten Mamasa yang merupakan salah satu wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar Adithia P. Barus mengungkapkan upaya ini bertujuan mengantisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) keberadaan dan kegiatan orang asing selama proses kunker presiden ke Mamasa. Menurutnya, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk mencegah adanya Warga Negara Asing yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
"Apa yang kami lakukan ini untuk turut serta mencegah potensi dan memitigasi risiko yang akan mengganggu kegiatan presiden selama menjalankan kunjungan kerja di Kabupaten Mamasa, kegiatan ini selaras dengan fungsi dari imigrasi yaitu menjaga keamanan negara," jelas Adithia dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Ia menerangkan pengawasan keimigrasian dan pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup di beberapa titik lokasi yang akan dikunjungi oleh presiden, yakni pasar Mamasa dan RSUD Kondosapata. Petugas Imigrasi Polman pun ikut serta menjadi barikade pengamanan terbuka saat kegiatan berlangsung.
"Demi menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan kunjungan kerja presiden di wilayah kerja Kantor Imigrasi Polman, kami wajib ikut memastikan kegiatan beliau berjalan aman dan lancar tanpa adanya ancaman maupun gangguan apapun," terangnya.
Lebih lanjut, kata Adithia, petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait, seperti BINDA Kabupaten Mamasa untuk mengetahui informasi rangkaian kegiatan Kunker Presiden.
Petugas juga berkoordinasi dengan Kodim 1428/Mamasa selaku Satuan Tugas Pengamanan (Satgas Pam) kunjungan kerja Presiden untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan secara terbuka maupun tertutup terhadap kemungkinan adanya potensi-potensi yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) selama kegiatan berlangsung.
Sebagai informasi, Joko Widodo merupakan Presiden RI pertama yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamasa.
(ncm/ega)