.webp)
Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid (NH) dan Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) Taufan Pawe (TP) saling menyindir terkait kewenangan untuk mengurus Pilgub Sulsel 2024. Keduanya baku tuding dan mengklaim diri masing-masing berhak menjadi penentu arah kebijakan Golkar di Sulsel dalam Pilkada.
Perselisihan ini bermula dari pernyataan NH yang memberikan gambarannya terkait Pilgub Sulsel usai buka puasa bersama IKA UNM di kediamannya di Makassar, Selasa (2/4/2024). NH awalnya menegaskan tidak akan maju Pilgub Sulsel meski mendapat surat tugas dari DPP Golkar.
"Pasti tidak maju, kasih yang muda-muda-lah, walaupun surveinya di atas tapi yang muda lah. Kalau saya mau pasti saya dapat Golkar, tapi saya menyadari yang dibutuhkan pemimpin muda," kata NH kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
NH lantas mengungkap kader potensial yang pantas diusung Golkar di Pilgub Sulsel, yakni mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, dan Bupati Luwu Indah Putri Indriani. Di satu sisi, NH menyinggung TP agar fokus di DPR RI.
"Sosok IAS sangat potensial, survei juga bagus punya pengalaman wali kota, pernah ikut Pilgub saya kira mumpuni untuk itu, (sementara) TP cukuplah di DPR. Ada 3 kader Golkar, Ilham, Adnan dengan Ibu Indah, tiga ini kita akan dorong," ujarnya.
Sebagai informasi, DPP Golkar menerbitkan surat tugas kepada lima kader Golkar di Sulsel untuk maju Pilgub Sulsel 2024. Mantan Wali Kota Parepare TP termasuk kandidat yang diusung, selain nama-nama yang disebutkan NH.
TP Klaim Lebih Kompeten dari NH
Belakangan, TP menganggap NH tidak punya kewenangan untuk berbicara terkait Pilgub Sulsel. TP balik membalas jika dirinya lebih berkompeten sebagai Ketua Golkar Sulsel untuk mengurus Pilkada di Sulsel.
"Saya lebih berkompeten mengeluarkan statement sebagai ketua DPD I yang punya kemampuan menilai daripada dia (NH)," ujar TP saat konferensi pers di Kantor Golkar Sulsel, Jalan Bontolempangan, Makassar, Rabu (4/4) malam.
TP pun menyinggung status NH di DPP Golkar. Dia mengaku heran lantaran NH dianggap terlalu jauh mencampuri urusan Golkar di Sulsel sampai mengklaim diri sebagai penentu.
"Dia hanya wakil ketua bidang pratama, itu surat-surat namanya pratama. Saya ketawa juga kenapakah selalu menampilkan dirinya sebagai penentu, penilai, dan lain-lain sebagainya," ucapnya.
Dia berharap agar urusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Golkar Sulsel, termasuk jajaran pengurus di kabupaten dan kota. TP mengaku ingin fokus bekerja tanpa ada gejolak di internal partai sendiri.
"Cukuplah datar ini Golkar, tidak usah lagi ada gejolak-gejolak. Kalau menurut saya Golkar ini harus betul-betul datar sajalah, kembalikan kepada dapurnya, kita punya dapur 24 kabupaten/kota, kasih saja," tegas TP.
TP menambahkan, kader punya cara sendiri untuk meningkatkan elektabilitasnya jika yakin maju dalam Pilkada. Dia berharap agar tetap ada saling menghargai satu sama lain.
"Karena itu berbanding lurus dengan eksistensi dan kerja elektoral calon gubernur kita. Jadi siapapun calon gubernur kita (Golkar) harus diterima oleh para ketua DPD II yang punya mesin partai di daerahnya masing-masing," imbuhnya.
Simak balasan Nurdin Halid di halaman berikutnya.
NH Tuding TP Tak Paham Aturan
NH balik menuding TP tidak memahami aturan dasar yang dianut partai Golkar. Dia justru mengganggap pernyataan TP selaku Ketua DPD I Golkar Sulsel merupakan hal yang memalukan.
"Memalukan itu, tidak ngerti anggaran dasar dan aturan organisasi. Saya kan Wakil Ketua Tim Pilkada Pusat, dan Golkar itu kolektif kolegial. Saya malu sebenarnya ada Ketua Golkar yang tidak ngerti organisasi," kata NH kepada wartawan usai buka puasa di kediamannya di Bone, Jumat (6/4).
NH menegaskan punya hak untuk ikut menentukan arah kebijakan Golkar di Sulsel dalam Pilkada. Apalagi kata NH, DPP Golkar mempercayakannya sebagai Wakil Ketua Tim Pilkada Pusat.
"Saya berkomentar secara global, itu hak saya. Saya DPP kok, kalau pun mencampuri DPD I (Golkar Sulsel) itu sesuatu yang wajar bagi saya karena saya Wakil Ketua Umum DPP Golkar, dan saya Wakil Ketua Tim Pilkada Pusat," paparnya.
Dia lalu menyoroti kinerja Golkar Sulsel di bawah kepemimpinan TP selama Pileg 2024. Menurut NH, Golkar Sulsel seharusnya sudah mendapat peringatan karena perolehan suara menurun yang mempengaruhi perolehan kursi Golkar di DPRD provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Bone saja dari 9 kursi menjadi 6 kursi, dari Ketua DPRD menjadi Wakil Ketua DPRD, kemudian beberapa daerah lain lagi. Jangan lihat kursi DPRD provinsi bertambah, dan itu bukan hitungan keberhasilan. Apalagi hilang (kursi) Ketua DPRD Sulsel, itu keterpurukan," sebut NH.
NH berharap agar persoalan ini tidak dijadikan ajang untuk saling menyalahkan, melainkan momentum untuk introspeksi diri. NH menganggap Golkar masih punya tugas berat untuk memenangkan Pilkada serentak 2024.
"Sekarang ini bukan waktunya saling menyalahkan, introspeksi diri agar Golkar Sulsel bisa bangkit dari keterpurukan. Tantangan Pilkada ini tidak ringan, begitu rekrutmen tidak sesuai dengan harapan, bahaya bagi Golkar," tegasnya.
Simak Video "Video 59 WBP Rutan Pangkajene Tidak Bisa Memilih"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/sar)
