2 Jalan Agar Jokowi-Gibran Bisa Jadi Ketum Golkar

Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie membeberkan syarat jika ada orang yang hendak menjadi ketua umum (ketum) Golkar. Hal ini menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut akan masuk ke Golkar.

Melansir detikBali, Minggu (16/3/2024), Aburizal Bakrie mengatakan Jokowi atau Gibran bisa saja menjadi kader Golkar. Hanya saja, dia menekankan bahwa ada AD/ART atau aturan internal yang mengatur mengenai kekaderan dan syarat menjadi ketua umum.

Menurutnya, Jokowi atau Gibran memiliki 2 jalan jika ingin menjadi keta umum di Golkar. Salah satunya yakni mesti mendapatkan dukungan dengan mengubah aturan dalam AD/ART di internal partai.

Dia menilai perubahan AD/ART bisa saja dilakukan. Asalkan, perubahan itu mendapatkan persetujuan dari pengurus Golkar dari semua provinsi di Indonesia.

"(Ubah AD/ART untuk Jokowi atau Gibran jadi ketua umum Golkar) ya mungkin saja kalau mau. Kalau seluruh (pengurus Golkar) di seluruh daerah mau, ya mau," kata Aburizal Bakrie di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (15/2/2024).

Pun jika jalan itu tak bisa dilakukan, Aburizal Bakrie menyebut mengikuti proses adalah caranya. Jokowi atau Gibran mesti menjadi kader Golkar selama 5 tahun terlebih dahulu.

"Kalau (jadi) ketum itu ada aturannya. (Harus kaderisasi selama lima tahun) ya dong. Namanya juga organisasi," ujarnya.

Terkait itu, Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi. Gibran menyebut isu dirinya hendak menjadi kader Golkar mesti dijawab oleh penyebar isu tersebut.

"Ya yang menjawab biar yang menyebarkan isu dong," kata Gibran seperti dilansir dari detikJateng, Selasa (26/2).

Gibran juga menampik dirinya bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Sejak dicalonkan sebagai cawapres Prabowo, Gibran sering diisukan bergabung dengan Golkar.

"Itu lho, saya katakan saya masih fokus sama pekerjaan yang ada di balai kota," pungkasnya.