Pemilu 2024 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), tidak berjalan lancar di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Sejumlah pelanggaran administrasi ditemukan saat masa pencoblosan yang juga melibatkan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Diketahui, masa pencoblosan berlangsung pada Rabu (14/2). Bawaslu Sulsel mengungkap terjadi pelanggaran administrasi yang masif saat momen tersebut.
"Pertama terkait distribusi logistik, Makassar ini yang paling masif keterlambatan," ujar Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad di kantornya, Makassar, Jumat (16/2/2024).
Saiful mengungkapkan, hanya 4 kecamatan dari 15 kecamatan di Makassar yang logistiknya tiba tepat waktu hingga TPS dibuka sesuai jadwal pada pukul 07.00 Wita. Keempatnya, yakni Kecamatan Biringkanaya, Mariso, Wajo dan Makassar.
"Tetapi rata-rata selain (empat kecamatan) itu dilaksanakan jam 08.00 Wita ke atas bahkan ada jam 9 lewat baru dimulai," bebernya.
Tak hanya logistik terlambat, Bawaslu juga mencatat surat suara tertukar terjadi di 35 TPS. Hal ini juga menyebabkan pemungutan suara molor di puluhan TPS tersebut.
"Ada 35 TPS yang tertukar surat suara antar dapil dan ini sempat digunakan," ujar Saiful.
Dugaan pelanggaran lainnya juga terjadi pada keamanan kotak suara. Bawaslu Sulsel menyebut ribuan TPS kekurangan tali tis sehingga banyak kotak suara yang tak tersegel.
"Kan mestinya itu tergembok kotak suara yang di Makassar. Hampir semua di Makassar, 2.000-an lebih TPS, lebih dari setengah (dari 4.004 TPS) itu tidak ada tis-nya," tuturnya.
"Semestinya satu TPS 10 tisnya tapi sepertinya yang didistribusikan 5 per TPS," tambah Saiful.
Saiful turut menyoroti adanya kekurangan C11 Plano yang hampir terjadi di semua TPS di Makassar. Kondisi ini menyebabkan petugas PTPS yang hendak menyalin penghitungan tidak bisa berbuat apa-apa.
"Kemudian ada beberapa yang menginisiasi sampai memfotokopi, apa segala macam, ini terlambat," ungkapnya.
Bahkan dia menobatkan Pemilu di Makassar paling banyak melakukan pelanggaran administrasi dibanding daerah lain di Sulsel. Khususnya dari segi manajemen tata kelola logistik.
"Saya katakan Makassar ini yang paling banyak berkaitan dengan manajemen tata kelola distribusi logistik yang kurang rapi," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(sar/sar)