.webp)
Sejumlah guru besar yang tergabung dalam Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas), membuat petisi pernyataan sikap mengkritik situasi demokrasi. Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa pun mengeluarkan Maklumat Rektor untuk menyikapi aspirasi para guru besar itu.
Sikap Rektor tersebut tertuang dalam Maklumat Rektor Nomor: 05426/UN4.1/HK.05/2024 tertanggal 2 Februari 2024. Ada enam poin yang ditegaskan Jamaluddin dalam maklumatnya.
"Menyimak kontestasi politik yang semakin panas dengan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan, terutama debat dan pertentangan mengenai pilihan calon presiden, maka saya selaku Rektor Unhas menyampaikan secara tegas kepada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Hasanuddin," kata Jamaluddin dalam maklumatnya, dikutip Jumat (2/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada poin pertama, Jamaluddin meminta seluruh sivitas akademika untuk menjaga situasi di lingkup Unhas. Dia berharap seluruh pihak menghindari hal-hal yang provokatif dan intimidatif.
"Harus aktif menjaga situasi dan kondisi termasuk ikut memperbaiki suasana perbincangan agar tidak mengarah ke hal-hal yang provokatif dan intimidatif," kata dia.
Jamaluddin mengaku menghargai kebebasan berpendapat. Namun dia meminta semua pihak saling menghormati dan menghargai meski berbeda pilihan politik.
"Kebebasan berpendapat kita hargai dan junjung tinggi sebagai amanat konstitusi, tapi pilihan politik yang beragam juga harus dihormati dan dihargai," ujarnya.
Perbedaan pilihan itu kemudian ditegaskannya pada poin ketiga. Jamaluddin meminta agar jangan melakukan kampanye hitam. Dia juga menekankan pentingnya verifikasi agar terhindar dari berita hoaks.
"Meskipun terdapat perbedaan pilihan dan preferensi calon presiden, saya ingatkan untuk tidak melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden yang tidak disukai. Hindari menyebarkan informasi hoax dan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya dan tidak diketahui sumbernya," paparnya.
"Mari kita menjaga atmosfir akademik yang sehat dalam bingkai kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab," lanjut Jamaluddin dalam maklumat poin keempat.
Jamaluddin juga berpesan agar seluruh sivitas akademika tetap menjaga silaturahmi. Dia berharap seluruh pihak dewasa dalam menyikapi kontestasi politik yang terjadi.
"Mari kita menjaga silaturahim dan persaudaraan kampus yang kita cintai bersama. Mari kita jaga dan dewasa menerima perbedaan pilihan politik dalam suasana kekeluargaan," terangnya.
Dalam poin keenam, Jamaluddin menanggapi adanya pernyataan sikap dari sejumlah guru besar. Jamaluddin menegaskan aspirasi itu tidak mewakili Unhas sebagai institusi.
"Adanya flyer yang mengatasnamakan Guru Besar dan Dosen Unhas untuk mengajak menyampaikan keprihatinan 'Menyelamatkan Demokrasi', tidak mewakili Unhas sebagai institusi," pungkasnya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Guru Besar Unhas Ingatkan Koridor Demokrasi
Forum Guru Besar dan Dosen Unhas mengeluarkan petisi pernyataan sikap terkait Pilpres 2024. Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kabinet untuk tetap pada koridor demokrasi.
Petisi tersebut dibacakan di depan Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat (2/2) siang. Anggota Dewan Profesor Unhas Prof Triyatni Martosenjoyo mewakili sejumlah guru besar membacakan petisi tersebut.
"Setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum dan Presiden/Wakil Presiden RI 2024, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi secara nasional, maka Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap," ucap Triyatni saat membaca petisi.
Dalam petisi tersebut, para guru besar menekankan empat poin. Salah satunya yakni meminta Jokowi dan kabinetnya untuk tetap pada koridor demokrasi.
"Satu, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi," ujarnya.
"Dua, mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," lanjut Triyatni.
Pada poin ketiga, mereka juga meminta KPU dan Bawaslu agar bekerja profesional. Penyelenggara pemilu diharapkan menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.
"Tiga, Meminta KPU, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun," serunya melanjutkan.
Selanjutnya, mereka menyerukan kepada masyarakat agar mewujudkan Pemilu yang aman. Mereka meminta seluruh elemen memastikan pemilu berjalan secara jujur dan adil.
"Empat, menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat," katanya.
"Kampus Tamalanrea Makassar, 2 Februari 2024," tutup Triyatni.
Simak Video "Video: Pegawai Unhas Dipecat Seusai Lakukan Kecurangan di SNBT 2025"
[Gambas:Video 20detik]
(asm/asm)
