.webp)
Dinas Sosial (Dinsos) Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku kaget dipanggil DPRD Parepare gegara tidak menganggarkan program bantuan beras sejahtera (Rastra) pada tahun ini. Pihaknya berdalih kebijakan bantuan beras bagi masyarakat itu luput dari perhatian dan akan dikaji lebih lanjut.
"Saya baru 20 hari di Dinsos. Saya juga kaget saat dipanggil di DPRD (terkait program Rastra tidak teranggarkan)," ungkap Plt Kepala Dinas Sosial, Halwatiah kepada detikSulsel, Rabu (24/1/2024).
Halwatiah menjelaskan, dirinya masuk bekerja di Dinsos saat pembahasan anggaran sudah selesai. Sementara Kadis Sosial sebelumnya Yusuf Ginca luput memasukkan anggaran Rastra untuk tahun 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang saya tahu begitu (Kadis sebelumnya tidak masukkan ke anggaran 2024). Kalau alasan lainnya belum saya gali betul karena saya baru juga (sebagai Plt kadis sosial)," terangnya.
Namun dia memastikan akan berupaya maksimal mencari solusi atas masalah tidak teranggarkannya bantuan Rastra dan tidak ter-cover sepenuhnya masyarakat miskin ekstrem.
"Karena ini dananya besar, maka pemerintah perlu mencari dana itu. Kami berupaya koordinasi ke Bappeda dan Bappeda berjanji berusaha menyiapkan hal itu karena ini bukan uang sedikit," jelasnya.
Halwatiah memaparkan kebutuhan untuk meng-cover Rastra dan bantuan masyarakat miskin ekstrem mencapai Rp 2 miliar. Anggaran tersebut yang akan diupayakan kedepannya bisa didapatkan.
"Kalau hanya terkait kemiskinan ekstrem dan Rastra, maka anggaran yang dibutuhkan itu berkisar Rp 2 miliar," beber Halwatiah.
Sebelumnya, DPRD Parepare menyoroti kinerja Dinas Sosial yang tidak menganggarkan program bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) untuk tahun 2024 ini. DPRD Parepare mendesak agar Dinas Sosial mencari solusi untuk bisa mengalihkan anggaran.
"Ini program Rastra yang kami soroti karena tidak dianggarkan lagi di APBD 2024," ungkap Ketua Komisi II DPRD Parepare, Muhammad Yusuf Lapanna kepada detikSulsel, Rabu (24/1).
Yusuf memaparkan program Rastra merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat yang selama ini menjadi program setiap tahun. Jumlah penerimanya pun sangat banyak.
"Program Rastra itu ada kurang lebih 2.000 KK penerima manfaat," terangnya.
Ia memaparkan selain program Rastra, program bantuan untuk masyarakat miskin ekstrem juga tidak ter-cover secara menyeluruh. Dari 173 orang yang terdata, hanya 35 orang yang bisa ter-cover.
"Bantuan masyarakat miskin ekstrem dari 173 orang hanya 35 orang yang ter-cover atau masih ada 138 orang yang belum ter-cover," jelasnya.
(ata/sar)
