Anies Baswedan Kaji Pemekaran Bone Selatan di Sulsel, Tekankan Pelayanan

Anies Baswedan Kaji Pemekaran Bone Selatan di Sulsel, Tekankan Pelayanan

Agung Pramono - detikSulsel
Rabu, 17 Jan 2024 17:45 WIB
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat kampanye di Bone, Sulsel.
Foto: Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat kampanye di Bone, Sulsel. (Agung Pramono/detikSulsel)
Bone - Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan akan mengkaji soal pemekaran Bone Selatan, Sulawesi Selatan (Sulsel). Anies mengaku banyak menerima aspirasi pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) di tiap kunjungannya ke daerah.

"Aspirasi serupa ada ditanyakan. Kami lihat selama itu adalah terkait pelayanan masyarakat supaya pemerintah bisa melayani lebih baik, maka kita bisa diskusikan," ucap Anies saat kampanye di Lapangan Cina, Kabupaten Bone, Rabu (17/1/2024).

Anies menekankan pemekaran wilayah bisa ditempuh dengan mempertimbangkan pelayanan publik. Apalagi jika wilayah dalam suatu kabupaten/kota memang luas.

"Yang menjadi isu ketika rencana pemekaran bukan karena alasan pelayanan, tapi non pelayanan harus dipikir ulang. Ketika wilayahnya besar yang jangkauan pemerintahan menjadi sulit dibanyak tempat harus diberikan ruang," tutur Anies.

Anies juga berjanji akan memerhatikan kesejahteraan petani dan nelayan. Dia mengaku harga pupuk dan solar akan terjangkau untuk masyarakat.

"Keluhan petani pupuk, nelayan keluhannya solar. Bagaimana solar itu tersedia dan harganya bisa terjangkau, itu salah satu program utama kita," ucapnya.

Hal itu lanjut Anies, menjadi bagian dalam program 100 harinya jika terpilih menjadi presiden. Salah satunya menata ulang tata niaga pangan.

"100 hari pertama kita adalah kita akan menata ulang tata niaga pangan kita supaya yang bekerja menghasilkan bisa lebih sejahtera seperti petani, nelayan dan sebagainya," tambah Anies.

Diketahui, wacana pemekaran Bone Selatan sempat digulirkan Forum Pemekaran Bone Selatan (FPBS) pada tahun 2022 lalu. Namun usulan itu terkendala kebijakan moratorium DOB.

"Bulan Februari (2022) kemarin kami sudah menyurati Kementerian terkait. Juga DPD RI dan Komisi II DPR RI. Kami minta Bone Selatan (Bonsel) jangan lagi ditunda pemekarannya," ungkap Ketua FPBS, Andi Suaedi kepada detikSulsel, Jumat (18/3/2022).

Pihaknya punya alasan kuat untuk pemekaran di Kabupaten Bone yang saat ini memiliki 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Dengan daerah yang cukup luas, masyarakat di Bone bagian selatan kesulitan mengakses layanan publik.

"Kesulitan mengurus administrasi karena kejauhan ke pusat Kota Watampone. Ketika Bonsel mekar, banyak manfaat mulai pembangunan merata, membuka lapangan kerja dan tentu perekonomian cepat meningkat,"jelasnya.


(sar/ata)

Hide Ads