Kapolres Bitung Dituding Potong Anggaran DIPA, Polda Sulut Selidiki

Foto: Kabid Humas Polda Sulut Kombes Iis Kristian. (Dok. Istimewa)

Bitung -

Beredar selebaran untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengatasnamakan personel Polres Bitung yang menuding Kapolres Bitung AKBP Tommy Bambang Souissa memotong anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Polda Sulut kini turun tangan menyelidiki hal tersebut.

"Saat ini tim sedang bekerja terkait hal tersebut, Kapolda Sulut telah memerintahkan Tim Gabungan terdiri dari Itwasda dan Bidpropam Polda Sulut untuk melakukan pendalaman," kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Iis Kristian, Rabu (17/1/2024).

Kristian menjelaskan saat ini pihaknya telah bergerak untuk melakukan proses penyelidikan terkait dugaan pemotongan anggaran DIPA di Polres Bitung. Pihaknya juga akan melakukan konfirmasi kepada anggota yang ada di Polres Bitung.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Serta klarifikasi terhadap personel Polres Bitung," imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Bitung Iptu Iwan Setyabudi membantah tudingan dalam selebaran tersebut. Dia bahkan mendukung AKBP Tommy Bambang Souissa dalam memimpin Polres Bitung.

"Kita melaksanakan dukungan kepada Kapolres bahwasanya sehubungan dengan selebaran yang sudah beredar di media massa bahwa kami personil polres Bitung termasuk PJU mendukung kepemimpinan bapak AKBP Tommy Bambang Souissa sebagai Kapolres Bitung," ungkap Iptu Iwan Setyabudi.

Iwan menegaskan, selebaran yang tersebar tidak benar. Dia memastikan hingga saat ini Polres Bitung tetap solid

"Karena hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut adalah hoaks atau berita tidak benar. Polres Bitung tetap solid dan kompak demi kelancaran dan majunya organisasi Polres Bitung," ujarnya.

Untuk diketahui, selebaran yang tujukan ke Kapolri Listyo Sigit Prabowo itu ditulis tertanggal 10 Desember 2023. Selebaran tersebut mengatasnamakan personel Polres Bitung.

Dalam surat itu dinarasikan Polres Bitung di era Tommy dituding melakukan pemotongan anggaran DIPA sebesar 70%, bahkan sejak 3 bulan terakhir hampir mencapai 90%. Selain itu dana pengamanan yang diberikan Intansi luar (Pemkot) pada saat event tertentu diambil/dipotong.