"Gini, seperti arahan bapak Presiden bahwa ASN, TNI, Polri mendapatkan arahan untuk netral. Netral itu tidak ada ongkosnya, kalau intervensi malah ada ongkosnya. Harus melakukan hal-hal ekstra kalau mau intervensi," ujar Anies usai makan malam bersama Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (16/1/2024) malam tadi.
Menurut Anies, jika aparatur negara netral maka tidak perlu mengerjakan sesuatu di luar dari tugas pokok dan fungsinya. Dia percaya ASN, TNI dan Polri bisa memahami posisinya dalam Pemilu.
"Saya percaya instruksi, arahan presiden akan dilaksanakan dan kita semua rakyat Indonesia akan menyaksikan netralitas akan ditunjukkan pada 14 Februari," tegasnya.
Anies lantas menjanjikan kesejahteraan bagi aparatur negara jika mendapat mandat dari rakyat. Bahkan ASN yang berusaha netral namun terdampak mutasi hingga demosi karena riak-riak Pemilu, maka akan dikembalikan ke jabatannya.
"Saya ingin menyampaikan juga apabila kami bertugas, ketika kami ditargetkan menang dan ada ASN, TNI/Polri yang dianggap tidak menjalankan perintah apabila ada perintah itu, maka kami akan kembalikan semuanya," ujarnya.
"Kami pastikan mereka semua yang didemosi, yang digeser karena kemenangan diraih pasangan nomor satu maka akan mendapatkan tempatnya kembali kalau perlu promosi," tambah Anies.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan jajaran ASN, TNI dan Polri bersikap netral dalam Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Jokowi dalam Rapat Konsolidasi Nasional KPU di Istora Senayan, Jakarta.
"Kepada seluruh aparat negara saya juga bolak-balik saya sampaikan, ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak," kata Jokowi dalam sambutannya dilansir dari detikNews, Sabtu (30/12/2023).
Di sisi lain, Jokowi pun meminta KPU selaku penyelenggara pemilu untuk ikut bersikap netral. Karena, menurutnya, KPU kerap kali menjadi sasaran tudingan masyarakat.
"KPU juga betul-betul netral, tidak memihak, tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja. Bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai, iya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," ucapnya.
(sar/hsr)