Walkot Makassar Wajibkan Warga Pakai KTP Saat Beli Elpiji 3 Kilogram

Walkot Makassar Wajibkan Warga Pakai KTP Saat Beli Elpiji 3 Kilogram

Ahmad Nurfajri Syahidallah - detikSulsel
Rabu, 10 Jan 2024 13:00 WIB
Wali Kota Makassar Danny Pomanto didampingi Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo.
Foto: Wali Kota Makassar Danny Pomanto didampingi Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo. (Ahmad Nurfajri/detikSulsel)
Makassar -

Wali Kota (Walkot) Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengaku telah memberlakukan aturan pembelian tabung gas Elpiji 3 kilogram wajib memakai KTP. Danny memastikan penerapan kebijakan ini akan ditinjau secara berkala di lapangan.

"Kita sudah lakukan kemarin. Saya langsung ke pangkalannya. Kita sudah lakukan dari kemarin itu. Tinggal kita cek lagi, apakah masih dilakukan atau tidak," ujar Danny Pomanto kepada wartawan di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (10/1/2024).

Danny mengatakan sejauh ini belum menerima laporan terkait warga yang keberatan dengan kebijakan itu. Dia menuturkan selalu melakukan pemantauan terkait pemberlakuan kebijakan penggunaan KTP ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya belum mendapat laporan. Kalau ada 1 atau 2, itu kan wajar. Ini kan kota besar. Tapi saya belum dapat yang urgensitas dan viral soal itu," ungkapnya.

"Cuma saya kan monitor terus. Kemarin sempat ada sebuah insiden, saya suruh cepat atasi. Gerak cepat ini itu penting sekali," lanjut Danny.

ADVERTISEMENT

Dia menambahkan aturan itu efektif agar distribusi elpiji subsidi 3 Kg bisa tepat sasaran. Danny mengatakan pihak Pertamina juga memberikan atensi terkait penyaluran gas elpiji 3 Kg itu.

"Iya (efektif). Saya kira kalau ini bermasalah, tentunya Pertamina juga bermasalah. Sehingga saya berharap Pertamina dan seluruh pangkalannya disiplin soal ini. Kan kita tahu bahwa jangan kasih orang yang tidak berhak," jelasnya.

Danny mengaku pihaknya sempat menemukan penyaluran elpiji 3 Kg yang tidak sesuai peruntukannya beberapa waktu lalu. Sejumlah usaha menggunakan elpiji subsidi itu padahal bukan haknya.

"Kan ternyata temuan kita banyak laundry, banyak restoran pakai gas melon yang bersubsidi. Itu kan tidak fair dan dilarang. Kemudian orang mendapat jatah, kalau nda salah 1 atau 2 tabung sehari. Bukan juga dibatasi, tapi jangan berulang, orang menumpuk juga," tegasnya.




(sar/hmw)

Hide Ads