.webp)
Personel Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menggeruduk Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bone. Mereka protes BKPSDM meloloskan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang tidak sesuai dengan keahliannya.
Pantaun detikSulsel di lokasi, Kamis (21/12/2023), demonstrasi diikuti sejumlah personel Damkar di halaman Kantor Bupati Bone. Mereka menuding panitia seleksi daerah (panselda) berbohong.
"Pembohong. Percuma ada seleksi," teriak massa aksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Danton II Posko Emergency Wahyudi mengatakan hasil seleksi PPPK tidak sesuai dengan Keputusan Menpan-RB Nomor 684 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional TA 2023. Dalam keputusan tersebut, ditegaskan setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.
Namun, kata dia, hasil seleksi justru tidak sesuai. Wahyudi mengatakan Panselda justru meloloskan 20 honorer K2 yang notabene bukan dari instansi Damkar.
"Ini yang kami pertanyakan dan minta penjelasan dari Panselda. Kenapa bisa ada yang diloloskan yang notabene tidak sesuai keahliannya. Tidak relevan dengan bidang kerjanya. Orang yang tidak punya pengalaman di Damkar diloloskan," sesalnya.
Wahyudi juga menyinggung pertemuan dengan Pj Bupati Bone Andi Islamuddin yang dihadiri Plh Kepala BKPSDM Bone Andi Tenriawaru. Saat itu mereka dijanjikan proses penentuan lulus seleksi PPPK berdasarkan perangkingan nilai, baik K2 maupun maupun Satgas Damkar.
"Yang terjadi justru sebaliknya, ada teman-teman Damkar yang nilainya sampai 600, tidak lolos. Sementara ada K2 yang nilainya hanya 300 diloloskan. Jadi buat apa ada seleksi," bebernya.
Sementara itu, personel Damkar Andi Aulia juga mempertanyakan dasar 20 PPPK yang notabene tidak pernah mengabdi di Damkar, kemudian diloloskan. Hal ini disebutnya jelas melanggar aturan.
"Kami pertanyakan itu dasar dari 20 PPPK yang diloloskan yang tidak pernah mengabdi di Damkar. Jelas-jelas ini melabrak aturan. Mental Panselda rusak, kami ini dizalimi," tegasnya.
Terkait itu, pihak BKPSDM Bone hingga kini belum memberikan keterangan. Sementara massa aksi kini bergeser ke Kantor DPRD Bone.
(asm/hmw)
