.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin meminta OPD untuk melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam merencanakan hingga merealisasikan program kegiatan. Langkah ini ditempuh agar tidak terjadi permasalahan hukum yang berpotensi membuat program terhambat.
"Saya sebagai gubernur mengimbau kawan-kawan pelaksana OPD berkonsultasi dulu dengan APIP membuat memberi penelaahan sebelum direncanakan," kata Bahtiar kepada wartawan dalam Rakor Pengawasan Daerah Provinsi Sulsel di Hotel Claro Makassar, Jumat (1/12/2023).
Bahtiar menjelaskan APIP merupakan aparat yang tergabung dalam Inspektorat. Pelibatan APIP perlu untuk mencegah adanya kesalahan dalam merencanakan program sejak awal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejak awal APIP ini harus dilibatkan supaya misalnya perencanaannya sesuai dengan aturannya begitu, jangan sampai proses perencanaannya sudah mengandung masalah," ujar Bahtiar.
"Jadi harus teman-teman OPD Sulsel ini harus rajin-rajin konsultasi sama-sama teman APIP kita ini karena dia yang membimbing kita seperti kaca spion dia supaya tidak masuk lubang," tambahnya.
Dia menyebut APIP bertugas memberikan pendampingan hukum. Bahtiar berharap APIP memberikan saran dari sisi hukum.
"Benar mi kah ini dari segi hukum sebelum kita jalan. Walaupun nantinya ada uang kegiatannya tapi dari pada itu masalah," tutur Bahtiar.
Bahtiar menekankan kolaborasi dengan APIP demi kebaikan individu pegawai yang menjalankan program. Menurutnya jangan sampai program yang bermasalah bisa berpengaruh ke karier pegawai atau pejabat.
"Jadi jangan ki terjadi, kan kasihan teman-teman pegawai harus tersangkut masalah hukum, kariernya habis, keluarganya juga,"harapnya.
(sar/ata)
