.webp)
Sebanyak 11 SKPD lingkup Pemkot Makassar tercatat masih minim menyerap anggaran menjelang akhir tahun. Realisasi APBD-nya dilaporkan masih di bawah 40%, termasuk di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (Dinas) yang masih di angka 26,13%.
Berdasarkan data Bappeda Makassar per tanggal 17 Oktober 2023, serapan keuangan baru mencapai Rp 2,499 triliun dari total pagu anggaran yang dikelola Pemkot Makassar sebesar Rp 5,262 triliun.
Dengan demikian, persentase realisasi APBD tahun 2023 baru 47,51%. Sementara dana tersisa masih sebesar Rp 2,762 triliun.
Salah satu SKPD yang realisasinya rendah yakni Dinas PU dengan persentase 26,13%. Dari total pagu anggaran Rp 914,86 miliar yang dikelola, realisasinya baru Rp 239,06 miliar.
Selain itu ada Diskominfo Makassar dengan persentase realisasi keuangan 23,03%. Dari total pagu anggaran Rp 140 miliar yang dikelolanya, baru terserap Rp 32,26 miliar menjelang akhir tahun.
"Kita sudah lihat beberapa yang peringkat 11 terbawah. Tapi seperti Dinas PU, itukan mereka sudah lakukan perikatan kontrak, hanya pembayarannya yang belum dibayarkan, (Dinas) Kominfo juga sudah," kata Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman kepada detikSulsel, Jumat (20/10/2023).
Helmy mengatakan realisasi APBD ini akan dikoordinasikan ke Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto. Menurutnya capaian keuangan itu akan menjadi catatan tersendiri bagi pejabatnya untuk dievaluasi kinerjanya.
"Itu menjadi catatan untuk Bappeda sampaikan ke pak wali, bukan lagi diberikan peringatan, kita sudah usul untuk penggantian," paparnya.
Dia menambahkan pejabat di 11 SKPD tersebut akan dievaluasi kinerja. Bappeda Makassar sudah menyampaikan hal tersebut ke Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto untuk dievaluasi.
"Makanya itulah kenapa kami panggil kemarin. Kalau misalnya sampai akhir tahun 30 Desember, kinerjanya di bawah 60% itu, nah itu menjadi catatan untuk Bappeda sampaikan ke pak wali," imbuh Helmy.
Berdasarkan data Bappeda Makassar, berikut ini daftar 11 SKPD Pemkot Makassar yang realisasi APBD-nya di bawah 40% alias kategori rendah:
1. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
- Pagu anggaran Rp 12,965 miliar
- Realisasi Rp 5,275 miliar
- Persentase 40,68%
2. Dinas Penataan Ruang
- Pagu anggaran Rp 23,527 miliar
- Realisasi Rp 8,981 miliar
- Persentase 38,18%
3. Bagian Administrasi Pembangunan
- Pagu anggaran Rp 1,991 miliar
- Realisasi Rp 716 Juta
- Persentase 37,50%
4. Dinas Pemuda dan Olahraga
- Pagu anggaran Rp 166,413 miliar
- Realisasi Rp 61,848 miliar
- Persentase 37,15%
5. Bagian Perekonomian
- Pagu anggaran Rp 3,760 miliar
- Realisasi Rp 1,171 miliar
- Persentase 31,14%
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Pagu anggaran Rp 75,065 miliar
- Realisasi Rp 23,032 miliar
- Persentase 30,68%
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Pagu anggaran Rp 64,076 miliar
- Realisasi Rp 18,220 miliar
- Persentase 28,44%.
8. Dinas Pekerjaan Umum
- Pagu anggaran Rp 914,860 miliar
- Realisasi Rp 239,063 miliar
- Persentase 2613%.
9. Dinas Ketahanan Pangan
- Pagu anggaran Rp 25,379 miliar
- Realisasi Rp 6,385 miliar
- Persentase 25,16%.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Pagu anggaran Rp 59,918 miliar
- Realisasi Rp 14,917 miliar
- Persentase 24,90%
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
- Pagu anggaran Rp 140,071 miliar
- Realisasi Rp 32,262 miliar
- Persentase 23,03%
(sar/hsr)
