.webp)
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan. Syahrul menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum yang sedang berjalan di Kementerian Pertanian (Kementan)
"Tentang Proses hukum yang sedang berjalan ini, saya sampaikan bahwa Saya akan menghadapi hal tersebut secara kooperatif dan dengan penghormatan terhadap hukum yang berlaku," kata SYL dalam keterangannya seperti dilansir dari detikNews, Minggu (8/10/2023). Keterangan dari SYL ini dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni.
Selain itu, Syahrul juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Jokowi yang telah memberikan kepercayaan menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju. Dia merasa terhormat ditunjuk sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2023 lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam pertemuan tersebut, Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pak Presiden yang menunjuk saya sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 lalu. Saya anggap itu kepercayaan dan tugas yang harus Saya jalankan sebaik-baiknya untuk mengurus Pertanian di Republik ini agar lebih bermanfaat bagi Rakyat Indonesia," kata SYL.
Dalam pertemuan tersebut, Syahrul turut menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa menyelesaikan tugas hingga akhir masa jabatan. Dia sekaligus berpamitan ke Presiden Jokowi.
"Namun demikian, Saya juga mohon maaf dan pamit pada Bapak Presiden karena tidak bisa menyelesaikan tugas atau tidak bisa lagi membantu Bapak Presiden sampai akhir masa jabatan," ujar dia.
Diketahui sebelumnya, Jokowi telah menerima pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo dari posisi Mentan. Jokowi lalu menunjuk Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo sebagai Plt Mentan.
"Penggantinya masih Plt, Plt-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan," ujar Jokowi di Istana, Jakarta Pusat, seperti dilansir dari detikNews, Jumat (6/10).
Jokowi mengungkapkan alasan penunjukan Arief sebagai Plt Mentan. Dia berbicara masalah koordinasi.
"Supaya anu saja, lebih koordinatif, lebih memudahkan, karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan, Mentan ini, Menteri Perdagangan selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi saja biar memudahkan, itu saja," tutur dia.
(hsr/hsr)
