.webp)
Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyalurkan cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan kepada 32.919 warga. Paulus Waterpauw turut menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN) yang juga menerima bantuan tidak menjual kembali beras tersebut.
"Bantuan ini untuk mengurangi beban masyarakat. Kita jalan harus bangkit, betul pemerintah memberikan bantuan namun selanjutnya jangan membebani pemerintah," kata Paulus Waterpauw di gudang Bulog Manokwari dalam keterangannya, Selasa (12/9/2023).
Paulus Waterpauw melanjutkan bantuan pangan itu juga sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Hal ini juga sebagai upaya menangani stunting serta pengendalian inflasi di Papua Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lahan kita luas sehingga mari kita tanam untuk mempersiapkan ketahanan pangan," tambahnya.
Paulus berharap masyarakat penerima bantuan pangan dapat memanfaatkan dengan baik. Dia juga mengingatkan kepada ASN yang menerima bantuan agar tidak menjual kembali beras tersebut.
"Kepada ASN jangan menjual bantuan beras. Baiknya dibagikan saja kepada masyarakat," ujar Paulus Waterpauw.
Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat Lasarus Ullo menambahkan penyaluran saat ini merupakan penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Sedangkan, penyaluran pertama telah dilakukan pada bulan Mei lalu.
"Ini penyaluran tahap kedua, tahap pertama sudah di bulan Mei 2023 lalu," ungkapnya.
Lasarus menjelaskan ada 32.919 penerima yang tersebar di tujuh kabupaten yang akan mendapatkan bantuan beras. Rinciannya, Kabupaten Manokwari sebanyak 10.046 penerima dan Kabupaten Manokwari Selatan 2.271 penerima.
Selanjutnya, Kabupaten Pegunungan Arfak 3.439 penerima, Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 3.817 penerima, Kabupaten Teluk Wondama 2.454 penerima, Kabupaten Fakfak 7.670 penerima dan Kabupaten Kaimana 3.222 penerima.
"Beras yang diberikan kepada setiap kepala keluarga sebanyak 10 kg yang akan diberikan selama tiga bulan ke depan," tambah Lasarus.
Bupati Manokwari Hermus Indou menuturkan bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat yang kekurangan. Dia menegaskan hal ini sebagai upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi di Manokwari.
"Kita harap pembangunan pengembangan Bandara Rendani secepatnya selesai sehingga ada maskapai baru masuk di wilayah Manokwari. Karena ini juga sebagai upaya pengendalian inflasi di Manokwari," jelasnya.
(sar/sar)
