.webp)
Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) kini tengah membahas anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk menangani krisis air bersih di tengah kemarau panjang. Pemkot juga telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan.
"Sedang dalam pembahasan apa yang menjadi kebutuhan, terutama kebutuhan operasional di lapangan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Hendra Hakamuddin kepada detikSulsel, Jumat (8/9/2023).
Hendra menjelaskan dalam kondisi kekeringan ini membutuhkan anggaran yang lebih besar. Sebab keperluan lain dalam kondisi darurat belum teranggarkan di APBD.
"Karena dalam kondisi begini kita kan tidak terduga semua keputusan operasional yang tidak dianggarkan di APBD," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, lanjut Hendra, Pemkot Makassar tengah membuat perencanaan terkait dana BTT itu. Perencanaan tersebut akan dituangkan dalam rencana kebutuhan belanja (RKB).
"Itu nanti kita coba tuangkan di RKB dan BTT nantinya," sambungnya.
Sebelumnya, Hendra mengatakan Pemkot Makassar menetapkan status tanggap darurat akibat kekeringan yang terjadi. Status tanggap darurat berlaku sejak 4 September hingga 4 Oktober mendatang.
"Dari SK gawat darurat Kota Makassar, kondisi kekeringan itu kita buat satu bulan. Jadi mulai tanggal 4 September sampai 4 Oktober," sebutnya.
Pemkot Makassar juga masih berupaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kemarau panjang. Tandon air kini disebar di 201 titik wilayah terdampak kekeringan.
"Kemarin (Rabu) kita sudah hitung itu, kurang lebih 201 titik wilayah disalurkan," kata Wakil Wali kota Makassar Fatmawati Rusdi kepada detikSulsel, Kamis (7/9).
Fatmawati mengatakan sudah ada 5 kecamatan terdampak yang dipetakan dalam penyaluran air bersih. Saat ini, setiap rumah akan diberi jatah sebanyak 10 jeriken air bersih kapasitas 20 liter.
"Ada lima kecamatan, dari kecamatan itu kita sudah mendapatkan pemetaan dan beberapa titik lokasi yang terdampak serta berapa rumah yang terjangkit. Sehingga ditentukan satu rumah yang berhak mendapatkan 10 jeriken atau setara dengan 200 liter air. Jadi kita bisa hitung berapa kebutuhan sehari-harinya. Hari ini (Kamis) sudah turun, saya sudah lihat laporannya di grup," papar Fatmawati.
Fatmawati menjelaskan penyaluran air bersih ini tidak berpatokan pada jumlah kartu keluarga (KK) di setiap rumah. Pemkot Makassar menilai hitungan KK cenderung tidak efektif.
"Hitung per rumah, karena kalau dihitung per KK itu tidak efektif. Kadang satu KK hanya ada satu orang atau mungkin satu KK itu masih ada bayi, yang tentunya kebutuhan airnya tidak sama. Jadi kita kemarin efisienkan, sambil kita evaluasi 3 hari ke depan, jadi kita kasihnya hanya per rumah dulu," terangnya.
(asm/hsr)
