Berkat Aplikasi Srikandi, Pj Gubernur Sulbar Raih Penghargaan ANRI

Digitalisasi Pemerintahan yang dimotori PJ Gubernur Prof Zudan berbasis aplikasi Srikandi di Lingkup Birokrasi Pemprov Sulbar mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kali ini penghargaan datang dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan terhadap peran aktif Zudan dalam memberikan dukungan penuh dan signifikan terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama dalam konteks penggunaan Aplikasi SBPE di bidang kearsipan SRIKANDI.

Karena itu, ANRI telah mengundang Zudan untuk hadir pada acara pemberian penghargaan yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 September 2023 di The Sunan Hotel Surakarta. Selain itu, Provinsi Sulawesi Barat akan dijadikan sebagai model atau contoh bagi penerapan aplikasi SRIKANDI kepada pemerintah daerah lain di Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.

Adapun salah satu indikator penilaiannya, yaitu dilihat dari jumlah OPD yang menggunakan dan jumlah surat masuk dan keluar, serta jumlah disposisi yang dikelola menggunakan Srikandi. Untuk Pemprov Sulbar, terdapat 22.471 surat masuk dan 22.842 surat keluar yang telah ditangani menggunakan Srikandi.

Pada kesempatan tersebut, Zudan juga hadir menjadi pembicara pada Workshop Penerapan Aplikasi Srikandi dan Penyusunan Kebijakan Instrumen Kearsipan Daerah. Di hadapan 1.500 pengelola arsip daerah dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, Zudan memaparkan pencapaian sukses Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam transformasi digital melalui aplikasi Srikandi.

Sestama BNPP tersebut mengatakan pelayanan publik di Sulbar seringkali terkendala oleh jarak yang jauh. Hal ini menyebabkan perjalanan dinas memakan waktu 3-4 hari. Oleh karena itu, ia memulai upaya untuk mengubah birokrasi menjadi lebih modern dengan mengimplementasikan Srikandi.

"Sejak Mei ditugaskan menjadi Pj Gubernur Sulbar, saya mengajak seluruh dinas untuk pindah bertransformasi dari paradigma birokrasi lama ke paradigma birokrasi baru. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu," kata Zudan, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/9/2023).

Saat ini, penggunaan tanda tangan elektronik terus berkembang ke seluruh kabupaten dengan mengirim surat kepada para Bupati untuk menerapkan aplikasi Srikandi.

"Melalui tanda tangan elektronik ini bisa hemat, dari kertas kalau sudah sampai desa tidak perlu lagi bangun depo arsip semua arsip bisa masuk ke hardisk, tracking mudah sekali," ujarnya.

Dalam tiga bulan menjabat di Sulbar, telah memproses sebanyak 34 ribu surat, dan Provinsi Sulbar berada di peringkat ketiga dalam jumlah tersebut di antara seluruh provinsi di Indonesia, sementara di antara 450 Kementerian dan lembaga, Provinsi Sulbar berada di peringkat ke-43.

"Dengan Srikandi saya bisa memonitor seluruh surat, ini ciri birokrasi modern tracking dan tracing dokumen mudah dilakukan, dan bisa kelihatan pejabat yang belum membuka," ujarnya.

Ia menyatakan bahwa jika masih terdapat Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum menerapkan perubahan ini, mereka masih berada dalam hidup di masa lalu. Oleh karena itu, ia mengajak mereka untuk menerapkannya, karena ini merupakan bagian dari birokrasi modern.

"Melihat perkembangan dari tata kelola pemerintahan kita salah satu penyebab karena dokumentasi kita sulit dilacak, apalagi yang bergerak di kearsipan," pungkas Zudan.