Anggota DPRD Tana Toraja Ngamuk saat Rapat Bahas 282 Honorer Putus Kontrak

Anggota DPRD Tana Toraja Ngamuk saat Rapat Bahas 282 Honorer Putus Kontrak

Rachmat Ariadi - detikSulsel
Senin, 28 Agu 2023 14:46 WIB
Tana Toraja -

Anggota DPRD Tana Toraja (Tator), Sulawesi Selatan (Sulsel) Randan Pantong Sambolangi mengamuk saat rapat dengar pendapat pemutusan kontrak 282 tenaga honorer. Dia mengaku kecewa dengan Ketua DPRD Tator Welem Sambolangi yang menyuruh tenaga honorer keluar tanpa ada solusi.

Kejadian itu bermula saat perwakilan honorer mendatangi kantor DPRD Tator untuk mengadukan pemutusan kontrak kerja yang dilakukan Pemda Tana Toraja, Senin (28/8) sekitar pukul 14.00 Wita. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Welem Sambolangi dan dihadiri Sekda Muhammad Safar tersebut berlangsung alot.

Saat Welem menilai pembahasan sudah selesai, dirinya langsung menyuruh honorer yang hadir untuk keluar ruangan. Hal tersebut memancing emosi anggota DPRD Randon Pantong Sambolangi hingga menggebrak meja dan melempar berkas ke arah Welem.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimana nasib mereka dari hasil rapat ini, apa jaminan untuk mereka. Jangan langsung suruh keluar seperti itu," teriak Randan.

Tidak sampai di situ, Randan kemudian menunjuk Ketua DPRD tersebut. Dia menilai Welem tidak menghargai masyarakat yang datang meminta perlindungan ke lembaga legislatif.

ADVERTISEMENT

"Kalian bisa menilai sendiri, kalian yang datang ke sini tidak dihargai. Mereka-mereka ini hanya datang ke masyarakat saat mau Pilkada saja," ujar Randon sambil menunjuk Ketua DPRD.

Sementara itu, salah seorang honorer Abner mengutarakan bahwa sebanyak 282 tenaga honorer Pemda Tator diputuskan kontraknya sepihak oleh Pemda sejak Maret 2023 lalu. 282 honorer tersebut tidak lagi masuk kerja dan kehilangan mata pencaharian.

"Kami ini jadi tenaga honorer sejak 2005, bulan Maret kemarin sudah tidak masuk kerja karena disuruh berhenti kontrak tidak diperpanjang lagi. Tidak ada penghasilan kami," ucapnya.

Dia menambahkan, pemutusan kontrak yang dilakukan Pemda Tator tidak melalui mekanisme yang baik. Sehingga pihaknya berinisiatif untuk mengadukan hal tersebut ke DPRD Tator.

"Tidak melalui mekanisme tertulis, kami disuruh berhenti kerja dengan ucapan saja. Makanya kami adukan ke dewan untuk membantukami,"ujarnya.

(hmw/ata)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads