.webp)
Bakal calon presiden (bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam acara tersebut Ganjar meminta kepada wali kota se-Indonesia untuk mewaspadai pungutan liar (pungli) bermodus infaq di sekolah.
Hal ini disampaikan Ganjar di hadapan 85 wali kota se-Indonesia yang hadir dalam Rakernas XVI Apeksi di Upperhills Convention Center, Kamis (13/7/2023). Selain Ganjar dijadwalkan juga hadir dua bacapres lainnya yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
"Saya kaget sekali, kemarin saya datang ke salah satu kabupaten di Rembang, saya dialog dengan siswa. Dalam dunia pendidikan kita, ada saja perilaku yang katanya itu biasa. Apa? Pungli," kata Ganjar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam sebuah dialog saya sampaikan sekolah di mana? SMA? negeri? Bayar nggak sekolahnya?, Nggak Pak. Nggak bayar kami pak. Tapi kalau seragam bayar? Oh iya, kalau seragam musti beli. Tapi SPP nggak bayar kan? Nggak pak. Uang gedung? Nggak ada pak, kamu? Nggak ada pak. Kamu? Ada pak. Apa? Uang gedung pak. Oh jangan ngomong, SMA , SMK sudah saya bebasin loh," tambahnya.
 Foto: Ganjar Pranowo dalam pemaparannya di Rakernas XVI Apeksi di Makassar, Sulsel. (Rasmilawanti Rustam/detikSulsel) |
Ganjar mengaku heran dengan masih adanya biaya yang mesti dikeluarkan orang tua siswa. Padahal Gubernur Jawa Tengah itu sudah menyiapkan Rp 800 miliar yang dialokasikan di dunia pendidikan.
"800 miliar saya berikan agar kalian sekolah nggak usah bayar. Bertahun-tahun keputusan ini kita berikan, apakah kemudian kawan-kawan kita melakukan itu? Jawabannya tidak semua," terangnya.
"Dan anak ini bercerita dengan apa adanya. Pak, setiap kenaikan kelas kami dipungut. Loh, kan nggak boleh ada pungutan. Ini bukan pungutan Pak, maaf saya koreksi, infaq. Penyakit korupsi kita ada di situ, kita serius atau tidak," kata Ganjar menambahkan.
Mendengar hal itu, Ganjar pun memastikan uang yang telah dikeluarkan siswa akan dikembalikan. Hal itu pula sempat diposting di media sosial (medsos) dan viral.
"Di IG (Instagram) 7 juta yang nonton, dan mereka menumpahkan segala kekesalan dan menyampaikan 'Pak, di SD ini terjadi, Pak di SMP ini terjadi'. Publik masyarakat mau itu," paparnya.
Dalam hal ini, Ganjar menyampaikan bahwa hal inilah yang diinginkan masyarakat. Bagaimana agar ada transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi yang benar dan terbuka.
"Biasanya rata-rata problem itu muncul karena dari kita sendiri. Kolusi kita bangun sendiri, korupsi dikreasi sendiri, dan kita membangun kekuatan imperium kekuasaan itu mendapatkan uang. Maaf dengan segala hormat saya sampaikan," imbuhnya.
Ganjar Ingatkan Wali Kota Se-Indonesia Soal Janji Politik Berujung Kebohongan
Dalam acara tersebut Ganjar juga mengingatkan kepada wali kota se-Indonesia soal janji politik yang wajib ditepati agar tidak menjurus kepada kebohongan. Hal ini yang menurutnya menjadi problem utama.
"Saya tanya masyarakat Jawa tengah 'apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut anda hari ini'. Apa Bapak Ibu, yang pertama korupsi, yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu, kalau tidak mencapai target, buka tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji, tapi dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai jadi program, itu bohong," kata Ganjar.
Hal inilah yang menurut Ganjar perlu jadi atensi khusus di dalam pemerintahan. Bagaimana pemerintahan berjalan bersih bebas korupsi dan janji politik ditepati.
"Kami coba komunikasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi, yang kedua bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Tidak korupsi, tidak menipu, karena rakyat biasanya begitu," jelasnya.
Ganjar menjelaskan dua poin utama inilah yang sering dihadapinya. Makanya hal ini akan menjadi fokus utamanya dalam menjalankan pemerintahan.
"Yang diminta masyarakat kemudian apa? 'Saya hanya minta dua Pak, pemerintahnya bersih dan melayani. Melayani ternyata, mereka pengen diterjemahkan dalam bentuk, satu transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas, silakan cek, benar apa enggak," paparnya.
(ata/nvl)
