.webp)
Orang tua (ortu) siswa SD Inpres 6/75 Buareng di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) berinisial AJ mengeluhkan adanya uang perpisahan yang diminta oleh pihak sekolah. AJ mengaku diwajibkan membayar uang perpisahan sebesar Rp 430 ribu.
"Kita diwajibkan membayar Rp 430 ribu. Berat sebenarnya, tapi pergi atau tidak pergi tetap harus membayar," kata AJ kepada detikSulsel, Rabu (24/5/2023).
SD Inpres 6/75 Buareng terletak di Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. AJ mengatakan pihak sekolah akan menggelar perpisahan bagi siswa kelas 6.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, AJ menyebut biaya perpisahan itu membuat sejumlah ortu siswa kewalahan. Bahkan diakuinya ada ortu siswa yang terpaksa meminjam uang.
"Saya sendiri yang dengar ada tetangga pinjam uang untuk biayai perpisahan anaknya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SD Inpres 6/75 Buareng, Juli membantah bahwa ada pembayaran yang dipaksakan kepada orang tua siswa. Juli mengaku pembayaran tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan orang tua siswa.
"Kami sudah gelar rapat bersama orang tua siswa menyepakati hal tersebut. Bahkan kami rincikan di papan tulis apa-apa yang mesti dibayar mulai 8 mobil yang akan digunakan ke Tanjung Pallette, biaya konsumsi, biaya plakat, biaya masuk yang totalnya Rp430 ribu per siswa ditambah nanti orang tua siswa dan guru pendamping yang ingin ikut," ungkap Juli saat dikonfirmasi terpisah.
Juli menambahkan, untuk orang tua siswa yang memiliki dua anak, akan diberikan kebijakan oleh pihak sekolah. Kebijakan yang diberikan berupa pengurangan biaya pembayaran.
"Kami sampaikan bagi yang memiliki dua anak tentunya ada kebijakan pengurangan pembayaran. Begitu pun yang sakit tidak sempat ikut tetap membayar tapi tidak sama nilainya siswa yang berangkat," imbuhnya.
Dia lantas mengatakan seharusnya ortu siswa menyampaikan keberatannya saat rapat dilaksanakan. Dia mengaku pihak sekolah terbuka.
"Kami juga terbuka bila memang ada keluhan, silakan datang langsung bicarakan ke kami. Terkait yang tidak pergi, tetap ada kebijakan," pungkasnya.
(afs/asm)
