.webp)
Tiga pimpinan dan 10 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya menyatakan diri kembali ke pangkuan NKRI. Mereka mendatangi Markas Komando Korem 181/PVT dan membuat surat pernyataan keluar dari KNPB.
"Ini adalah hal yang sangat menggembirakan. Mereka datang dengan kerendahan hati dan kesadaran diri kembali ke NKRI," ujar Komandan Korem 181/PVT Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan kepada detikcom, Selasa (23/5/2023).
Juniras mengatakan 13 orang anggota KNPB itu secara resmi keluar dari organisasi mereka dengan menandatangani pernyataan di hadapan Danrem 181/PVT dan Ketua DPRD Maybrat. Hal itu dilakukan di ruang transit Makorem 181/PVT Jalan Pramuka nomor 1, Kelurahan Malamso, Sorong, pada Senin (22/5) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini hasil koordinasi saya dengan Ketua DPRK Maybrat dan kepala distrik Aifat Timur jauh punya kesepakatan sehingga saudara-saudara kita kembali ke NKRI," ujarnya.
Juniras menuturkan 13 orang tersebut berasal dari 3 sektor yakni sektor Aimas, Kabupaten Sorong, sektor Timana, Aifat Timur dan sektor Siwa, Aifat Timur. Simpatisan ini terdiri dari 3 pimpinan dan 10 anggota.
"Mereka keluar dari KNPB dan fokus untuk membangun negeri bersama pemerintah daerah, karena mereka sadar tergabung dalam kelompok tersebut justru tidak ada kemajuan malam mengalami kemunduran," ungkapnya.
"Mereka juga sudah sepakat bersama kami untuk menciptakan kedamaian Maybrat dan mereka juga akan mengajak rekan-rekan lainnya untuk bergabung ke NKRI. Di sini juga ada 3 pimpinan, mereka akan mengajak teman-temannya untuk kembali ke NKRI," tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Maybrat Ferdinando Solossa mengatakan bersyukur atas keputusan eks simpatisan KNPB kembali ke pangkuan NKRI. Dia juga meminta simpatisan KNPB yang masih berkeliaran di hutan agar bersikap kooperatif dan kembali ke NKRI.
"Tunjukkan sikap kooperatif dan bertanggungjawab, jika semua kooperatif dan kembali ke NKRI maka pembangunan di tanah kelahiran kita akan berjalan terus, serta anak cucu bisa menikmati pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan baik," tutupnya.
(hsr/hsr)
