.webp)
Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) menunda pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan dan Pj Bupati Kotawaringin Barat (Kobar). Keduanya batal dilantik lantaran maraknya penolakan dari masyarakat suku Dayak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Nuryakin mengatakan keputusan ini ditetapkan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. Dia mengakui persiapan pelantikan sudah 90 persen.
"Gubernur juga harus memperhatikan kearifan lokal karena ada riak-riak protes masyarakat Dayak," ucap Nuryakin dalam konferensi pers di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, dilansir dari detikNews, Senin (22/5).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nuryakin mengatakan penolakan itu sempat disampaikan oleh Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D). Aspirasi massa ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Kalteng.
"Misalnya yang disampaikan melalui Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) Wawan S Guntik, Ingkit BS Djaper," tambahnya.
Menurutnya penundaan ini untuk menjaga kondusivitas jelang puncak peringatan Hari Jadi ke-66 Provinsi Kalteng yang diperingati, Selasa (23/5) hari ini.
Nuryakin menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda, tokoh adat hingga tokoh agama, tokoh masyarakat terkait penolakan tersebut. Dia berharap situasi ini tidak mengganggu jalannya pembangunannya di tengah inflasi yang dihadapi Kalteng.
"Nilai inflasi Kalimantan Tengah 4,85 dan Inflasi Nasional 4,33 Kalimantan Tengah berada di urutan 11 se-Indonesia," ungkap Nuryakin.
Untuk mengisi kekosongan jabatan, Gubernur Kalteng telah menunjuk Sekda Barito Selatan Edy Purwanto sebagai Pelaksana harian (Plh) Bupati Barito Selatan. Sedangkan Plh Sekda Kotawaringin Barat Juni Gultom menjadi Plh Bupati Kotawaringin Barat.
Sedianya, pelantikan Pj Bupati Barito Selatan dan Pj Bupati Kotawaringin Barat akan dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (22/5). Informasi beredar, Deddy Winarwan akan dilantik menjadi Pj Bupati Barito Selatan, sementara Budi Santosa Pj Bupati Kotawaringin Barat.
Keduanya diketahui pejabat dari pemerintah pusat yang ditetapkan Mendagri. Namun keduanya ditolak MP3D karena Pj bupati bukan berasal dari putera daerah.
"Kami menolak pelantikan Penjabat Bupati Barito Selatan dan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat, karena merupakan kebijakan pemerintah pusat yang melukai perasaan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Dayak," ungkap perwakilan MP3D Wawan S Gundik dalam tuntutannya beberapa waktu lalu.
Perwakilan MP3D lainnya, Ingkit BS Djaper menyebut penempatan penjabat bupati dari pusat tidak memperhatikan kearifan lokal. Menurutnya ada banyak putera daerah yang berkompeten mengisi posisi itu.
"Putra daerah yang mencukupi syarat cukup banyak dan cakap dalam mengemban amanah sebagai penjabat bupati, dan tentu sangat memahami karakteristik daerahnya. Apa gunanya diminta Gubernur untuk mengusulkan nama calon, jika yang ditunjuk semua dari pemerintah pusat," jelas Djaper.
(sar/sar)
