.webp)
DPD Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku masih menunggu legalitas DPP dengan partai politik (parpol) Koalisi Perubahan terkait langkah yang akan diambil menjelang Pemilu 2024. Legalitas itu menjadi dasar untuk bergerak melakukan kampanye bareng NasDem dan PKS di Sulsel.
"Dari DPP kan kita lagi tunggu, karena kayaknya mereka sudah klok. Tinggal legalitas dalam penandatanganan akta koalisi dan sebagainya," ujar Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah kepada detikSulsel, Senin (13/3/2023).
Ni'matullah mengatakan, kemungkinan legalitas itu sudah keluar setelah Demokrat menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta, Selasa (14/3). Demokrat akan menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang diusung melalui Rapimnas tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kan DPP sudah pernah umumkan itu (usung Anies Baswedan capres). Kemudian minggu lalu majelis tinggi sudah kasih keluar SK dukungan. Nah sekarang ini ada satu tahapan lagi, harus ditetapkan di Rapimnas yang dihadiri kader seluruh Indonesia," terangnya.
Meski belum resmi bergerak bersama NasDem dan PKS, Wakil Ketua DPRD Sulsel ini mengaku hubungan parpol Koalisi Perubahan tetap solid. Ni'matullah menyebut ketiga parpol Koalisi Perubahan di Sulsel selama ini menjalin hubungan dengan baik.
"Itu kita cair sekali dengan teman-teman NasDem dan PKS. Artinya sebelum ada rencana koalisi hubungan kami sudah sangat baik di sini," katanya.
Ni'matullah menambahkan, untuk saat ini komunikasi ketiga parpol sudah berjalan. Namun masih sebatas pembicaraan informal saja.
"Karena kan belum ditanda tangan di DPP. Belum resmi secara nasional. Hubungan kita selama ini hubungan sehari-hari. Jadinya informal aja kita cerita-cerita. Tapi itu pun belum bisa juga kita publikasikan apa yang kita bicarakan karena nunggu dulu DPP," pungkasnya.
(asm/sar)
