.webp)
Pegawai Dishub Wajo Muh Yunus yang membela anak legislator Wajo saat memukul juru parkir (jukir) ternyata masih memakai motor dinasnya. Padahal Yunus telah dinonjobkan dan motor dinasnya dinyatakan ditarik.
Dalam video beredar, Yunus terlihat menggunakan motor dinasnya. Dia membonceng seorang perempuan tanpa memakai helm.
Mantan Kepala Seksi Lalu Lintas Dishub Wajo itu mengendarai motor di Jalan Bau Baharuddin, Kecamatan Tempe, Wajo. Warga yang melihatnya langsung merekam video.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kadishub Wajo Andi Hasanuddin membenarkan hal tersebut. Dia menyebut Yunus meminjam motor untuk menjemput istrinya.
"Kemarin dia pinjam sebentar untuk dipakai antar istrinya. Kami sudah ambil kembali itu motor hari kemarin juga," katanya kepada detikSulsel, Minggu (5/2/2023).
Hasanuddin menegaskan, pihaknya sudah menarik kembali kendaraan dinas yang dipinjam Yunus. Setelah itu dia melaporkan ke Bupati Wajo bahwa yang bersangkutan tidak boleh lagi bertugas lapangan.
"Kami sudah sampaikan ke Pak Bupati bahwa dia (Yunus) tidak boleh lagi turun lapangan. Sudah dibebas tugaskan," tegasnya.
Hasanuddin menambahkan, Yunus mengambil kendaraan dinas tersebut melalui Bendahara Barang Dishub. Dia memberikan kendaraan itu karena takut dengan Yunus.
"Bendahara Barang juga kemarin kasih karena takut orang sama dia, apalagi karakternya arogan dan langsung mau baku hantam. Kalau di kantor disimpan rawan digunakan kembali makanya kita simpan di tempat lain," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pegawai Dishub Wajo, Muh Yunus yang membela anak anggota DPRD Wajo saat menganiaya tukang parkir dinonjobkan. Yunus dinilai tidak bersikap humanis dalam bertugas.
"Kami sudah bebas tugaskan, nonjob baru kami usulkan ke Badan Kepegawaian," kata Kepala Dinas Perhubungan Wajo Andi Hasanuddin kepada detikSulsel, Selasa (31/1).
Yunus diketahui menjabat sebagai Kasi Lalu Lintas Dishub Wajo. Atas perbuatannya itu, Dishub Wajo mengeluarkan teguran tertulis atau teguran I nomor : 800.1.10.1/30/ Dishub, tertanggal 31 Januari 2023.
Hasanuddin mengatakan, pemberian teguran berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Teguran itu berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang dibuktikan lewat rekaman video.
"Kita memberikan sanksi membebastugaskan. Menarik kendaraan dinas motor patroli yang dikuasai," tegasnya.
(hsr/hmw)
