.webp)
Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo mendesak Bupati Meranti Muhammad Adil meminta maaf usai menyebut pegawai Kementerian Keuangan iblis. Diketahui, Bupati Meranti mengeluarkan pernyataannya itu terkait dana bagi hasil (DBH).
Dilansir dari detikSumut, Yustinus mendesak Adil meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya itu. Respons tersebut disampaikan Yustinus lewat video berdurasi 1,22 menit yang diunggah melalui Twitter pribadinya.
Dalam pernyataannya, Yustinus mengaku keberatan atas ucapan Adil yang menyebut pegawai Kementerian Keuangan iblis dan setan. Dia mengatakan ucapan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya Yustinus Prastowo, staf khusus menteri keuangan," kata Yustinus dalam video pembuka mengenakan kemeja kotak-kotak seperti dilihat detikSumut, Minggu (11/12/2022).
"Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan," katanya.
Dia lalu menjelaskan tentang dana bagi hasil (DBH) yang sempat dikomentari oleh Adil. Menurutnya, Kemenkeu telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi dana bagi hasil tersebut sesuai undang-undang.
"Kementerian Keuangan justru sesuai UU telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi dana bagi hasil. Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama," kata Yustinus lagi.
Yustinus juga memastikan pihaknya telah mengucurkan dana ke Pemkab Meranti berkaitan dengan dana bagi hasil tersebut. Bahkan, lanjut dia, dana yang dikucurkan mencapai 4 kali APBD Pemkab Meranti.
"Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 872 miliar atau 75 persen dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar Rp 222 miliar," kata Yustinus.
Dia kembali menegaskan dan mendesak agar Adil meminta maaf, serta menyampaikan klarifikasi secara terbuka.
"Untuk itu kepada saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas," katanya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
Sebelumnya, Bupati Meranti mengamuk ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. Saat itu, Adil bahkan menghardik Lucky dan mempertanyakan orang di Kemenkeu apakah berisi iblis atau setan.
Pertanyaan itu disampaikan Adil dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis (9/12) lalu. Dalam agenda tersebut, turut hadir Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad; Gubernur Riau Syamsuar; Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni.
Awalnya kegiatan berjalan lancar membahas soal pendapatan daerah dan daerah yang jadi penghasil. Usai pemaparan, dibuka sesi tanya jawab dan peserta yang hadir dipersilakan mengajukan pertanyaan.
Saat itu lah Adil bertanya soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
"Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak," kata Adil membuka diskusi dan pertanyaan seperti terlihat di tayangan Youtube resmi Diskominfotik Provinsi Riau.
Dalam pernyataannya, Adil mengatakan Meranti mendapat 8000 barel/d minyak. Namun, dia mengaku tidak mendapat penjelasan dari Kemenkeu berapa hasil yang seharusnya mereka terima.
Permintaan Adil untuk berdiskusi yang justru ditawarkan lewat online atau virtual membuatnya merasa kesal. Dia pun membandingkan situasi saat dia ingin berdiskusi langsung pada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline," katanya.
Adil lalu menjelaskan di tahun 2022 ini DBH minyak dapat Rp 114 miliar. Namun waktu itu hitungannya 60 dollar/barel pada perencanaan pembahasan APBD-nya.
Sementara itu di tahun 2023 pembahasan APBD naik usai dapat mengikuti nota pidato Presiden Joko Widodo. Adil mengatakan hitungannya 1 barel 100 dollar.
Adil mengaku kesal karena saat rapat bersama Kemenkeu dia tidak bisa menyampaikan keluhannya. Namun setelah didesak, barulah diterima DBH 100 dollar per barel.
"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel," katanya.
"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil.
