Fakta-fakta Bupati Meranti Singgung Angkat Senjata saat Protes DBH Minyak

Bupati Kepulauan Meranti M Adil menjadi perhatian karena memprotes dana bagi hasil (DBH) minyak saat rapat terkait pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia. Adil bahkan mencecar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Rapat koordinasi nasional tersebut digelar di Pekanbaru, Kamis (9/12/2022). Rapat itu dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad dan Gubernur Riau Syamsuar. Selain itu hadir Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkau Lucky Alfirman.

Rapat awalnya berjalan lancar dengan membahas soal pendapatan daerah dan daerah yang jadi penghasil. Setelah pemaparan, panitia membuka sesi tanya jawab kepada peserta yang hadir.

Bupati Adil saat itu langsung bertanya ke perwakilan pejabat Kemendagri dan Kemenkeu. Salah satunya adalah soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti.

"Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak," kata Adil dikutip dari detikSumut, Sabtu (10/12).

Dirangkum dari detikSumut, Minggu (11/12/2022), berikut fakta-fakta Bupati Meranti protes ke anak buah Sri Mulyani soal DBH minyak:

1. Bupati Meranti Pertanyakan DBH Minyak

Dalam kesempatan rapat koordinasi tersebut, Adil menyampaikan bahwa Kepulauan Meranti mendapatkan 8.000 barel/d minyak. Namun pihak Kemenkeu dinilai tak memberikan kejelasan soal jumlah yang seharusnya diterima oleh Kepulauan Meranti.

Adil mengaku dirinya mulai kesal karena permintaan untuk berdiskusi terkait jumlah DBH justru ditawarkan lewat online atau virtual. Adil mengaku hal itu berbeda saat dia ingin berdiskusi langsung pada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Ini untuk Pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline," katanya

Adil mengaku tahun 2022 ini DBH minyak dapat Rp 114 miliar. Namun waktu itu hitungannya 60 dollar/barel pada perencanaan pembahasan APBD-nya. Di tahun 2023 pembahasan APBD naik usai dapat mengikuti nota pidato Presiden Joko Widodo di mana 1 barel 100 dollar.

Adil pun kesal karena saat rapat bareng Kemenkeu tidak bisa menyampaikan keluhannya. Namun setelah didesak, barulah pihaknya menerima kejelasan bahwa DBH minyak adalah 100 dollar per barel.

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel," katanya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya..