.webp)
Petani di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluhkan saluran irigasi tertimbun material longsor yang tak kunjung diperbaiki. Hal ini membuat mereka tidak bisa bercocok tanam karena tak mendapatkan suplai air.
"Sudah sekitar 20 hari rusaknya irigasi Bendungan Langkeme yang tertimbun tanah longsor. Petani tentu tidak bisa menanam padi karena tidak ada air," kata Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Liliriaja Muhammad Yassir kepada detikSulsel, Jumat (25/11/2022).
Yassir mengatakan, irigasi Bendungan Langkeme ini awalnya sudah mulai diperbaiki namun berhenti. Saluran irigasi itu bisa mengaliri air ke 3 kecamatan, yakni Marioriwawo, Liliriaja, dan Lilirilau.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dampaknya ke petani karena tidak ada ketersediaan air untuk musim tanam saat ini Oktober sampai Maret. Jadi musim tanam kali ini tidak ada penyelesaian tidak ada yang menanam padi," sebutnya.
"Kalau tahun depan baru dianggarkan, otomatis 2 kali masa panen petani merugi karena tidak adanya air. Saya sudah mengadu ke DPRD Soppeng, namun dilempar ke DPRD Sulsel. Saya sampaikan ke Selle Ks Dalle. Keluhan yang kami sampaikan hanya butuh perbaikan secepatnya yang penting air mengalir," imbuhnya.
Lebih lanjut Yassir mengungkapkan bahwa pengerukan longsor di saluran air itu hanya sepanjang 50 meter.
"Irigasi bendungan itu cuman mau dikeruk hasil longsornya yang sepanjang 50 meter. Kalau tidak dikeruk itu rugi besar petani," kata Yassir.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel Selle Ks Dalle menuturkan, irigasi bendungan itu diterjang longsor sebelum selesai diperbaiki. Makanya, dia meminta Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) segera melakukan koordinasi dengan Pemkab Soppeng.
"Mestinya ini balai besar mengambil langkah minimal berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Soppeng. Bisa kerahkan alat berat untuk melakukan pengerukan," ucapnya.
Selle menegaskan, saat ini petani sudah akan memasuki waktu persiapan musim tanam. Jika longsor tidak segera dikeruk, maka petani bisa mengalami kerugian.
"Balai Besar Pompengan tidak boleh tinggal diam. Kalau tidak ada dana taktis, ini bisa sebagai bagian dari upaya BPBD, karena ini akan telat dikerjakan kalau menunggu anggaran rutin. Harus ada langkah di lapangan. Kami akan ke kantor Balai Besar Pompengan di Makassar, dan menyampaikan secara resmi," tegasnya.
(asm/ata)
